Bidik menteri, KPK beri pesan ke eksekutif
Kamis, 09 Agustus 2012 - 20:13 WIB
Bidik menteri, KPK beri pesan ke eksekutif
A
A
A
Sindonews.com - Penetapan menteri dari Kabinet presiden SBY sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pesan yang kuat terhadap pemberantasan koruspsi. Langkah ini lebih maju, karena sekarang mulai membidik korupsi kewenangan.
"Kalau selama ini pelaksana teknis yang dibidik, ini pengambil kebijakannya. Jika pejabat aktif yang ditetapkan tersangka, ini pesan kuat," ujar Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, Jakarta, Kamis (9/8/2012).
Kabar tentang akan adanya menteri aktif yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi diungkapkan oleh wakil ketua KPK Bambang Widjojanto.
Madril menilai, jika serius KPK memberi pesan mereka tidak sungkan lagi menetapkan elit pemerintah. Ini menunjukkan KPK mulai membidik korupsi kewenangan, bukan hanya korupsi pelaksanaan kebijakan.
"KPK ingin bilang bahwa, menteri jangan selalu bersembunyi bahwa mereka tidak hanya pengambilan kebijakan tidak tahu tentang pelaksanaannya. Ini lebih menarik," ujarnya.
Kendati begitu, Madril mengingatkan, KPK harus hati-hati melakukan langkah ini. Karena bisa memberi pukulan balik, berupa tekanan politik atau permainan di tingkat legislasi berupa pengurangan anggaran atau pelemahan dalam bentuk lain.
"Kalau selama ini pelaksana teknis yang dibidik, ini pengambil kebijakannya. Jika pejabat aktif yang ditetapkan tersangka, ini pesan kuat," ujar Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, Jakarta, Kamis (9/8/2012).
Kabar tentang akan adanya menteri aktif yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi diungkapkan oleh wakil ketua KPK Bambang Widjojanto.
Madril menilai, jika serius KPK memberi pesan mereka tidak sungkan lagi menetapkan elit pemerintah. Ini menunjukkan KPK mulai membidik korupsi kewenangan, bukan hanya korupsi pelaksanaan kebijakan.
"KPK ingin bilang bahwa, menteri jangan selalu bersembunyi bahwa mereka tidak hanya pengambilan kebijakan tidak tahu tentang pelaksanaannya. Ini lebih menarik," ujarnya.
Kendati begitu, Madril mengingatkan, KPK harus hati-hati melakukan langkah ini. Karena bisa memberi pukulan balik, berupa tekanan politik atau permainan di tingkat legislasi berupa pengurangan anggaran atau pelemahan dalam bentuk lain.
(ysw)
