PPP ragu capreskan Suryadharma
Rabu, 08 Agustus 2012 - 07:05 WIB
PPP ragu capreskan Suryadharma
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Agama Suryadharma Ali belum tentu diunggulkan partainya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) 2014.
Wakil Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menyatakan, pihaknya tidak mau terjebak mempersempit peluang bagi munculnya tokoh-tokoh terbaik untuk memimpin bangsa.
Tidak ada jaminan posisi Suryadharma Ali sebagai ketua umum DPP PPP langsung membuatnya diusung menjadi capres.
“Partai politik adalah alat perjuangan dan sarana mencari pemimpin yang baik. Artinya parpol harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi pemunculan figur-figur terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin. Karena itu, dalam ijtihad politik, capres atau cawapres tidak harus ketua umum kami,” tegas Arwani di Jakarta kemarin.
Dia menegaskan, posisi capres bukanlah monopoli tokoh sentral partai seperti ketua umum. Parpol harus membuka peluang bagi semua tokoh potensial baik dari internal maupun eksternal.
Jika selalu mengarahkan ketua umumnya menjadi capres, parpol justru menutup kesempatan bagi anak-anak bangsa berkualitas untuk membenahi kondisi.
Indonesia, kata Arwani, saat ini membutuhkan pemimpin yang berkarakter kuat dan benar-benar memiliki komitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Arwani, PPP akan menjaring aspirasi internal tentang capres dan cawapres secara berjenjang dari bawah, bukan dari atas. Aspirasi konstituen diserap kemudian dibahas secara berjenjang hingga tingkat pusat.
Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP di Lirboyo, Kediri, Februari lalu, PPP sudah memunculkan beberapa nama untuk dipertimbangkan sebagai bakal capres 2014.
Selain Suryadharma, nama-nama lain adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa, dan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.
Sementara itu, pengamat politik dari The Indonesian Institute Hanta Yuda mengatakan, memang sangat riskan bagi PPP bila ngotot mengusung sang ketua umum, Suryadharma Ali, sebagai capres atau cawapres.
Dalam pandangan Hanta, ada tiga alasan logis kenapa parpol berlambang Kakbah tersebut belum memastikan capresnya seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN),dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Pertama, PPP sangat menyadari bahwa elektabilitas dan ketokohan Suryadharma Alie masih sangat rendah. Bila Suryadharma dimunculkan sebagai capres akan muncul resistensi yang sangat kuat tak hanya dari lingkup internal PPP tapi juga dari konstituen.
Sangat mungkin akan terjadi bedol desa ketika banyak kader dan simpatisan yang merasa tidak cocok dengan pencapresan Suryadharma.
Kedua, PPP dalam posisi harus berjuang keras lolos parliamentary threshold (PT) 3,5 persen. Kondisi ini membuat PPP harus mencari figur yang mampu diandalkan bisa mendongkrak elektabilitas partai secara signifikan bila dimunculkan sebagai capres atau cawapres.
Ketiga, Suryadharma saat ini kerap disorot dan dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di kementerian yang dipimpinnya, yakni Kementerian Agama.
PPP tidak berani mengusung Suryadharma lantaran khawatir dengan risiko black campaign yang potensial menjadi amunisi andalan lawan politik untuk menjatuhkan partai dan figur.
“Kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di kementerian yang dipimpin Suryadharma sangat sensitif bagi masyarakat. Dengan begitu, dari sisi kapital politik dan modal elektabilitas, Suryadharama nyaris tidak punya,” tegasnya.
Pada Jumat (3/8), setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan Alquran dan komputer, Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar menyatakan bahwa Suryadharma Ali sebagai menteri agama bertanggung jawab dalam kasus ini.
Sementara itu, pengamat politik dari Negarawan Center Johan Silalahi mengatakan, figur alternatif pemimpin bangsa memang harus terus dimunculkan agar kepemimpinan bangsa setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun takhta lebih baik.
Dia mengatakan, presiden sebagai pemimpin utama bangsa adalah kunci penentu keberhasilan Indonesia. Menurut Johan, ada beberapa tokoh yang sejatinya layak dipertimbangkan dan diperkenalkan lebih dalam kepada rakyat meski mereka bukanlah pimpinan di parpol masing-masing.
Misalnya JK, Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Wakil Menkumham Denny Indrayana, WakilKetua MPR Hajriyanto Y Thohari, mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris, mantan Menteri Kelautan Fadel Muhammad.
Selain itu, ada tokoh dan kandidat pemimpin yang layak dimunculkan dari kalangan akademisi, pengusaha, dan intelektual muda seperti pakar hukum Irmanputra Sidin, pakar politik Yudi Latif, rohaniwan Benny Susetyo, pengusaha Sandiaga S Uno, dan Direktur Utama PT RNI Ismet Hasan Putro.
Wakil Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menyatakan, pihaknya tidak mau terjebak mempersempit peluang bagi munculnya tokoh-tokoh terbaik untuk memimpin bangsa.
Tidak ada jaminan posisi Suryadharma Ali sebagai ketua umum DPP PPP langsung membuatnya diusung menjadi capres.
“Partai politik adalah alat perjuangan dan sarana mencari pemimpin yang baik. Artinya parpol harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi pemunculan figur-figur terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin. Karena itu, dalam ijtihad politik, capres atau cawapres tidak harus ketua umum kami,” tegas Arwani di Jakarta kemarin.
Dia menegaskan, posisi capres bukanlah monopoli tokoh sentral partai seperti ketua umum. Parpol harus membuka peluang bagi semua tokoh potensial baik dari internal maupun eksternal.
Jika selalu mengarahkan ketua umumnya menjadi capres, parpol justru menutup kesempatan bagi anak-anak bangsa berkualitas untuk membenahi kondisi.
Indonesia, kata Arwani, saat ini membutuhkan pemimpin yang berkarakter kuat dan benar-benar memiliki komitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Arwani, PPP akan menjaring aspirasi internal tentang capres dan cawapres secara berjenjang dari bawah, bukan dari atas. Aspirasi konstituen diserap kemudian dibahas secara berjenjang hingga tingkat pusat.
Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP di Lirboyo, Kediri, Februari lalu, PPP sudah memunculkan beberapa nama untuk dipertimbangkan sebagai bakal capres 2014.
Selain Suryadharma, nama-nama lain adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa, dan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.
Sementara itu, pengamat politik dari The Indonesian Institute Hanta Yuda mengatakan, memang sangat riskan bagi PPP bila ngotot mengusung sang ketua umum, Suryadharma Ali, sebagai capres atau cawapres.
Dalam pandangan Hanta, ada tiga alasan logis kenapa parpol berlambang Kakbah tersebut belum memastikan capresnya seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN),dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Pertama, PPP sangat menyadari bahwa elektabilitas dan ketokohan Suryadharma Alie masih sangat rendah. Bila Suryadharma dimunculkan sebagai capres akan muncul resistensi yang sangat kuat tak hanya dari lingkup internal PPP tapi juga dari konstituen.
Sangat mungkin akan terjadi bedol desa ketika banyak kader dan simpatisan yang merasa tidak cocok dengan pencapresan Suryadharma.
Kedua, PPP dalam posisi harus berjuang keras lolos parliamentary threshold (PT) 3,5 persen. Kondisi ini membuat PPP harus mencari figur yang mampu diandalkan bisa mendongkrak elektabilitas partai secara signifikan bila dimunculkan sebagai capres atau cawapres.
Ketiga, Suryadharma saat ini kerap disorot dan dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di kementerian yang dipimpinnya, yakni Kementerian Agama.
PPP tidak berani mengusung Suryadharma lantaran khawatir dengan risiko black campaign yang potensial menjadi amunisi andalan lawan politik untuk menjatuhkan partai dan figur.
“Kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di kementerian yang dipimpin Suryadharma sangat sensitif bagi masyarakat. Dengan begitu, dari sisi kapital politik dan modal elektabilitas, Suryadharama nyaris tidak punya,” tegasnya.
Pada Jumat (3/8), setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan Alquran dan komputer, Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar menyatakan bahwa Suryadharma Ali sebagai menteri agama bertanggung jawab dalam kasus ini.
Sementara itu, pengamat politik dari Negarawan Center Johan Silalahi mengatakan, figur alternatif pemimpin bangsa memang harus terus dimunculkan agar kepemimpinan bangsa setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun takhta lebih baik.
Dia mengatakan, presiden sebagai pemimpin utama bangsa adalah kunci penentu keberhasilan Indonesia. Menurut Johan, ada beberapa tokoh yang sejatinya layak dipertimbangkan dan diperkenalkan lebih dalam kepada rakyat meski mereka bukanlah pimpinan di parpol masing-masing.
Misalnya JK, Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Wakil Menkumham Denny Indrayana, WakilKetua MPR Hajriyanto Y Thohari, mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris, mantan Menteri Kelautan Fadel Muhammad.
Selain itu, ada tokoh dan kandidat pemimpin yang layak dimunculkan dari kalangan akademisi, pengusaha, dan intelektual muda seperti pakar hukum Irmanputra Sidin, pakar politik Yudi Latif, rohaniwan Benny Susetyo, pengusaha Sandiaga S Uno, dan Direktur Utama PT RNI Ismet Hasan Putro.
(lns)
