Pimpinan DPR minta SBY turun gunung
Sabtu, 04 Agustus 2012 - 16:42 WIB
Pimpinan DPR minta SBY turun gunung
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk menyelesaikan permasalahan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mabes Polri. Pasalnya, kedua lembaga hukum tersebut sedang mengalami gesekan yang luar biasa.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dalam acara penandatangan deklarasi 'Rakyat Jabar Menolak Kembalinya Komunisme dan Ideologi Lain Selain Pancasila dan NKRI', di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2012).
"Kalau (perseteruan KPK-Polri) ini berlarut-larut, yang rugi adalah kita sebagai bangsa. Saya termasuk menyerukan agar Presiden Yudhoyono turun gunung untuk memerintahkan mencari jalan tengah masalah ini," pintanya.
Politikus Partai Golkar ini khawatir, jika perseteruan itu berlangsung lama, maka akan menimbulkan kisah lama seperti Cicak-Buaya, atau bahkan di-Antasari-kan.
"Memang ada desakan luas agar Presiden (SBY) turun tangan langsung untuk tengahi masalah ini. Tapi, saya berpandangan kalau Polri dan KPK sudah duduk satu meja tak perlu lagi presiden turun tangan," kata Ketua DPP Partai Golkar ini.
Priyo menambahkan, jika terjadi tubrukan antara tiga lembaga hukum di Indonesia KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung), maka yang akan rugi adalah bangsa ini.
"Karena itu, sebagai pimpinan DPR saya betul-betul meminta agar ketiganya harus berjalan beriringan, koordinasi dan bersinergi untuk menetapkan berbagai masalah hukum di Indonesia," imbuhnya.
Di sisi lain, dugaan korupsi di Korp Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri sudah menjadi pembicaraan publik yang luas dan krusial. Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan supaya pengusutan kasus simulator uji Surat Izin Mengemudi motor dan mobil tahun anggaran 2011, dilanjutkan oleh KPK.
"Untuk memastikan semua ini diusut secara arif dan profesional sesuai koridor hukum berlaku," katanya.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dalam acara penandatangan deklarasi 'Rakyat Jabar Menolak Kembalinya Komunisme dan Ideologi Lain Selain Pancasila dan NKRI', di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2012).
"Kalau (perseteruan KPK-Polri) ini berlarut-larut, yang rugi adalah kita sebagai bangsa. Saya termasuk menyerukan agar Presiden Yudhoyono turun gunung untuk memerintahkan mencari jalan tengah masalah ini," pintanya.
Politikus Partai Golkar ini khawatir, jika perseteruan itu berlangsung lama, maka akan menimbulkan kisah lama seperti Cicak-Buaya, atau bahkan di-Antasari-kan.
"Memang ada desakan luas agar Presiden (SBY) turun tangan langsung untuk tengahi masalah ini. Tapi, saya berpandangan kalau Polri dan KPK sudah duduk satu meja tak perlu lagi presiden turun tangan," kata Ketua DPP Partai Golkar ini.
Priyo menambahkan, jika terjadi tubrukan antara tiga lembaga hukum di Indonesia KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung), maka yang akan rugi adalah bangsa ini.
"Karena itu, sebagai pimpinan DPR saya betul-betul meminta agar ketiganya harus berjalan beriringan, koordinasi dan bersinergi untuk menetapkan berbagai masalah hukum di Indonesia," imbuhnya.
Di sisi lain, dugaan korupsi di Korp Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri sudah menjadi pembicaraan publik yang luas dan krusial. Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan supaya pengusutan kasus simulator uji Surat Izin Mengemudi motor dan mobil tahun anggaran 2011, dilanjutkan oleh KPK.
"Untuk memastikan semua ini diusut secara arif dan profesional sesuai koridor hukum berlaku," katanya.
(mhd)
