Perang bintang di tubuh Polri
Jum'at, 03 Agustus 2012 - 09:21 WIB
Perang bintang di tubuh Polri
A
A
A
Sindonews.com - Ada yang perlu dicermati pada kasus dugaan korupsi simulator ujian SIM yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, kasus ini merupakan dampak dari perebutan kursi Kapolri. Dia menjabarkan, Djoko Susilo yang kini menjadi tersangka di KPK untuk kasus ini merupakan salah satu calon kuat untuk menjabat Kapolri. Namanya cukup populer di kalangan internal kepolisian. Ada beberapa nama lagi yang cukup dijagokan untuk menjadi TB-1 (sebutan untuk Kapolri).
Di antaranya Irjen Pol Putut Bayu Seno yang kini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Kapolda Bali Irjen Pol Budi Gunawan, Kepala Korps Lalu Lintas Puji Hartanto Waluyo, dan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Badrodin Haiti. “Jadi ada semacam perang bintang di internal Polri,” kata dia di Jakarta, Kamis 2 Agustus 2012.
Menurutnya, ada sentimen angkatan di Polri. Lulusan Akabri Akpol 1980, 1981, 1983, dan 1984 adalah yang paling berpeluang menjadi Kapolri. Secara otomatis, di internal Polri kini terbentuk faksi-faksi yang saling mendukung, dan sayangnya bisa saling menjatuhkan. Neta ragu KPK murni mengusut kasus ini tanpa ada campur tangan pejabat Polri lainnya.
Dia mempertanyakan kenapa KPK langsung bersemangat untuk mengusut kasus ini, sementara kasus-kasus dugaan korupsi lainnya di tubuh Polri justru dibiarkan. Neta menyebut rekening gendut, dan kasus alat komunikasi jaringan komunikasi yang merugikan negara hingga ratusan miliar.
“Ada kesan KPK juga berkepentingan, namun memang sulit untuk membuktikannya. Ada semacam konflik saling menjatuhkan, dan inilah yang mestinya dicermati juga oleh sebagian pihak,” ucap dia.
Neta justru menuding KPK mengalihkan isu untuk menutup ketidak mampuannya menangani kasus-kasus besar seperti kasus Bank Century, dugaan korupsi pembangunan Sport Center Hambalang, dan kasus korupsi di Kabupaten Buol.
“Saya pikir KPK juga sudah terkontaminasi dan tidak murni lagi,” kata Neta.
Neta bahkan menyoroti penanganan kasus ini yang dibagi-bagi antara Polri dan KPK. Lembaga antikorupsi itu seakan penuh toleransi, dan tak tegas dalam pengusutan kasus ini. KPK seakan tak punya kepercayaan diri dalam menghadapi kasus ini. “Kami berharap KPK konsisten dan tidak main politisasi dan tidak untuk politik pencitraan,” pungkas Neta.
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto membantah isu perang bintang di tubuh Polri. Menurut dia, kursi Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. “Maka tidak mungkin ada saling menjatuhkan, wong itu haknya presiden. Tidak ada perang-perangan di Polri, semua baik dan solid,” ujar Agus saat dikonfirmasi tadi malam.
Agus memaparkan, kasus yang kini tengah dihadapi Djoko merupakan murni kasus hukum yang tak ada hubungannya dengan kepentingan internal Polri. “Tidak ada apa-apa di sini, semua murni kasus hukum,” tandas dia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, kasus ini merupakan dampak dari perebutan kursi Kapolri. Dia menjabarkan, Djoko Susilo yang kini menjadi tersangka di KPK untuk kasus ini merupakan salah satu calon kuat untuk menjabat Kapolri. Namanya cukup populer di kalangan internal kepolisian. Ada beberapa nama lagi yang cukup dijagokan untuk menjadi TB-1 (sebutan untuk Kapolri).
Di antaranya Irjen Pol Putut Bayu Seno yang kini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Kapolda Bali Irjen Pol Budi Gunawan, Kepala Korps Lalu Lintas Puji Hartanto Waluyo, dan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Badrodin Haiti. “Jadi ada semacam perang bintang di internal Polri,” kata dia di Jakarta, Kamis 2 Agustus 2012.
Menurutnya, ada sentimen angkatan di Polri. Lulusan Akabri Akpol 1980, 1981, 1983, dan 1984 adalah yang paling berpeluang menjadi Kapolri. Secara otomatis, di internal Polri kini terbentuk faksi-faksi yang saling mendukung, dan sayangnya bisa saling menjatuhkan. Neta ragu KPK murni mengusut kasus ini tanpa ada campur tangan pejabat Polri lainnya.
Dia mempertanyakan kenapa KPK langsung bersemangat untuk mengusut kasus ini, sementara kasus-kasus dugaan korupsi lainnya di tubuh Polri justru dibiarkan. Neta menyebut rekening gendut, dan kasus alat komunikasi jaringan komunikasi yang merugikan negara hingga ratusan miliar.
“Ada kesan KPK juga berkepentingan, namun memang sulit untuk membuktikannya. Ada semacam konflik saling menjatuhkan, dan inilah yang mestinya dicermati juga oleh sebagian pihak,” ucap dia.
Neta justru menuding KPK mengalihkan isu untuk menutup ketidak mampuannya menangani kasus-kasus besar seperti kasus Bank Century, dugaan korupsi pembangunan Sport Center Hambalang, dan kasus korupsi di Kabupaten Buol.
“Saya pikir KPK juga sudah terkontaminasi dan tidak murni lagi,” kata Neta.
Neta bahkan menyoroti penanganan kasus ini yang dibagi-bagi antara Polri dan KPK. Lembaga antikorupsi itu seakan penuh toleransi, dan tak tegas dalam pengusutan kasus ini. KPK seakan tak punya kepercayaan diri dalam menghadapi kasus ini. “Kami berharap KPK konsisten dan tidak main politisasi dan tidak untuk politik pencitraan,” pungkas Neta.
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto membantah isu perang bintang di tubuh Polri. Menurut dia, kursi Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. “Maka tidak mungkin ada saling menjatuhkan, wong itu haknya presiden. Tidak ada perang-perangan di Polri, semua baik dan solid,” ujar Agus saat dikonfirmasi tadi malam.
Agus memaparkan, kasus yang kini tengah dihadapi Djoko merupakan murni kasus hukum yang tak ada hubungannya dengan kepentingan internal Polri. “Tidak ada apa-apa di sini, semua murni kasus hukum,” tandas dia.
(lil)
