Menkeu harus taati SBY soal divestasi Newmont
Kamis, 02 Agustus 2012 - 17:20 WIB
Menkeu harus taati SBY soal divestasi Newmont
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah anggota DPR, dan DPD meminta Menteri Keuangan Agus Martowardojo taat pada perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa kewenangan dalam persoalan divestasi Newmont.
Anggota Komisi XI DPR Zaini Rachman mengatakan, Menteri adalah pembantu presiden sehingga tak ada alasan bagi seorang menteri untuk tidak melaksanakan apa yang diarahkan presiden.
"Presiden adalah sosok yang taat hukum, karenanya Menkeu juga harus demikian. Sebab putusan MK soal divestasi Newmont yang menolak pembelian sisa divestasi Newmon 7 persen karena tidak seizin DPR adalah keputusan tetap. Dengan demikian jika tidak diikuti otomatis melanggar UU Keuangan Negara," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/8/2012).
Dia menjelaskan, permintaan Presiden SBY pada Menkeu menunjukkan SBY sebagai Kepala Negara sangat menghormati proses hukum, dan tidak ingin melakukan pelanggaran. Sayangnya, Menkeu terkesan ingin melawan putusan MK tersebut.
"Makanya Presiden SBY memanggil Menkeu, dan memintanya mentaati semua putusan MK. Itu patut kita apresiasi," tegas Zaini.
Menurutnya, setelah MK memutuskan menolak pembelian divestasi Newmont oleh pemerintah pusat, maka langkah terbaik adalah menyerahkan persoalan pembelian sisa divestasi itu pada pemerintah daerah NTB.
"Jika Menkeu masih berusaha untuk meminta izin pada DPR, maka suasana dan psikologi politiknya sudah tidak menguntungkan dan hanya akan menimbulkan perdebatan panjang," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Dyah Ratu Ganefi mengaku sepakat bahwa sisa divestasi itu sebaiknya diserahkan pada daerah. Selanjutnya, daerah mempersiapkan semacam beauty contest bagi siapa saja yang akan mengajukan pembelian bersama Pemrov NTB.
Menurut Ratu, putusan MK soal divestasi Newmont merupakan momentum sangat baik bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan menjalankan program bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih besar. Sebab, kemungkinan mendapat royalty dari Newmont sangat besar.
"Saya ingatkan agar Pemprov mencari mitra yang baik, dan mau berbagi dengan Pemprov secara adil. Sehingga keuntungan itu bisa dinikmati bersama untuk kemaslahatan rakyat NTB yang masih tertinggal," tegasnya.
Anggota Komisi XI DPR Zaini Rachman mengatakan, Menteri adalah pembantu presiden sehingga tak ada alasan bagi seorang menteri untuk tidak melaksanakan apa yang diarahkan presiden.
"Presiden adalah sosok yang taat hukum, karenanya Menkeu juga harus demikian. Sebab putusan MK soal divestasi Newmont yang menolak pembelian sisa divestasi Newmon 7 persen karena tidak seizin DPR adalah keputusan tetap. Dengan demikian jika tidak diikuti otomatis melanggar UU Keuangan Negara," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/8/2012).
Dia menjelaskan, permintaan Presiden SBY pada Menkeu menunjukkan SBY sebagai Kepala Negara sangat menghormati proses hukum, dan tidak ingin melakukan pelanggaran. Sayangnya, Menkeu terkesan ingin melawan putusan MK tersebut.
"Makanya Presiden SBY memanggil Menkeu, dan memintanya mentaati semua putusan MK. Itu patut kita apresiasi," tegas Zaini.
Menurutnya, setelah MK memutuskan menolak pembelian divestasi Newmont oleh pemerintah pusat, maka langkah terbaik adalah menyerahkan persoalan pembelian sisa divestasi itu pada pemerintah daerah NTB.
"Jika Menkeu masih berusaha untuk meminta izin pada DPR, maka suasana dan psikologi politiknya sudah tidak menguntungkan dan hanya akan menimbulkan perdebatan panjang," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Dyah Ratu Ganefi mengaku sepakat bahwa sisa divestasi itu sebaiknya diserahkan pada daerah. Selanjutnya, daerah mempersiapkan semacam beauty contest bagi siapa saja yang akan mengajukan pembelian bersama Pemrov NTB.
Menurut Ratu, putusan MK soal divestasi Newmont merupakan momentum sangat baik bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan menjalankan program bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih besar. Sebab, kemungkinan mendapat royalty dari Newmont sangat besar.
"Saya ingatkan agar Pemprov mencari mitra yang baik, dan mau berbagi dengan Pemprov secara adil. Sehingga keuntungan itu bisa dinikmati bersama untuk kemaslahatan rakyat NTB yang masih tertinggal," tegasnya.
(lil)
