Presiden terpilih harus lepaskan jabatan parpol
Kamis, 02 Agustus 2012 - 09:21 WIB
Presiden terpilih harus lepaskan jabatan parpol
A
A
A
Sindonews.com - Presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 idealnya melepas total jabatannya di partai politik (parpol).
Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengatakan, tanpa jabatan dan atribut parpol, fokus serta konsentrasi presiden tidak akan terbagi dan tersita antara negara dan partainya.
“Selama presiden masih menjadi ketua dewan pembina atau majelis tinggi atau jabatan inti lainnya di parpol, otomatis dia harus mengurusi parpol. Waktu kerjanya untuk pemerintahan bisa banyak terpakai. Akan selalu ada hitunghitungan politis dari presiden untuk kepentingan partainya,” kata Irman di Jakarta kemarin.
Dia juga berpandangan, pimpinan dan pengurus partai idealnya tidak merangkap jabatan, apalagi jabatan publik. “Agenda parpol kan berat dan sangat menyita waktu. Kalau pimpinan parpol merangkap jabatan, misalnya sebagai menteri, akibatnya tugas partai dan tugas- tugas pemerintahan sama-sama terbengkalai,” ujarnya.
Sementara itu, politikus Partai Demokrat Achsanul Qosasi sepakat pimpinan parpol tak lagi menduduki jabatan publik seperti saat ini. Dia mencontohkan adanya sejumlah ketua umum parpol yang saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Menurut Irman, fakta ini tidak kondusif bagi kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Apalagi parpol saat ini belum mampu menjalankan tugas-tugas kaderisasi dengan baik.
“Untuk menjalankan tugas parpol, butuh figur ketua umum yang fokus bekerja day to day dengan baik dan penuh totalitas. Kalau rangkap jabatan menteri, sangat tidak kondusif,” terangnya.
Achsanul juga mengingatkan bahwa tugas-tugas pemerintahan yang dijalankan menteri tak kalah beratnya. Sangat sulit bagi seseorang untuk dapat menjalankan dua tugas berat sekaligus.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie tidak setuju jika ultimatum SBY kepada para menteri dari parpol pada sidang kabinet paripurna, Kamis lalu (19/7), dipandang untuk membagi kegagalan pemerintah kepada parpol koalisi.
Jika memang ada kegagalan dari pemerintah, Partai Demokrat tetap akan menanggungnya. “Kegagalan itu tidak bisa dibagi. Sebaliknya, keuntungan elektoral akan diraih Partai Demokrat jika pemerintahan berhasil. Hal itu sudah pasti dirasakan juga oleh parpol-parpol koalisi. Nah, soal ada menteri yang dinilai lebih sibuk berpolitik daripada bekerja, wajar bila Presiden mengingatkan,” ujar Marzuki.
Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin mengatakan, tanpa jabatan dan atribut parpol, fokus serta konsentrasi presiden tidak akan terbagi dan tersita antara negara dan partainya.
“Selama presiden masih menjadi ketua dewan pembina atau majelis tinggi atau jabatan inti lainnya di parpol, otomatis dia harus mengurusi parpol. Waktu kerjanya untuk pemerintahan bisa banyak terpakai. Akan selalu ada hitunghitungan politis dari presiden untuk kepentingan partainya,” kata Irman di Jakarta kemarin.
Dia juga berpandangan, pimpinan dan pengurus partai idealnya tidak merangkap jabatan, apalagi jabatan publik. “Agenda parpol kan berat dan sangat menyita waktu. Kalau pimpinan parpol merangkap jabatan, misalnya sebagai menteri, akibatnya tugas partai dan tugas- tugas pemerintahan sama-sama terbengkalai,” ujarnya.
Sementara itu, politikus Partai Demokrat Achsanul Qosasi sepakat pimpinan parpol tak lagi menduduki jabatan publik seperti saat ini. Dia mencontohkan adanya sejumlah ketua umum parpol yang saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Menurut Irman, fakta ini tidak kondusif bagi kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Apalagi parpol saat ini belum mampu menjalankan tugas-tugas kaderisasi dengan baik.
“Untuk menjalankan tugas parpol, butuh figur ketua umum yang fokus bekerja day to day dengan baik dan penuh totalitas. Kalau rangkap jabatan menteri, sangat tidak kondusif,” terangnya.
Achsanul juga mengingatkan bahwa tugas-tugas pemerintahan yang dijalankan menteri tak kalah beratnya. Sangat sulit bagi seseorang untuk dapat menjalankan dua tugas berat sekaligus.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie tidak setuju jika ultimatum SBY kepada para menteri dari parpol pada sidang kabinet paripurna, Kamis lalu (19/7), dipandang untuk membagi kegagalan pemerintah kepada parpol koalisi.
Jika memang ada kegagalan dari pemerintah, Partai Demokrat tetap akan menanggungnya. “Kegagalan itu tidak bisa dibagi. Sebaliknya, keuntungan elektoral akan diraih Partai Demokrat jika pemerintahan berhasil. Hal itu sudah pasti dirasakan juga oleh parpol-parpol koalisi. Nah, soal ada menteri yang dinilai lebih sibuk berpolitik daripada bekerja, wajar bila Presiden mengingatkan,” ujar Marzuki.
(lns)
