Koalisi hanya eksis di kabinet
Senin, 30 Juli 2012 - 09:09 WIB
Koalisi hanya eksis di kabinet
A
A
A
Sindonews.com - Soliditas koalisi pendukung pemerintah dinilai kian kedodoran. Beberapa bulan menjelang tahun politik 2013-2014, eksistensi Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi benarbenar tak terasa.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago me nyatakan, nihilnya eksistensi Setgab menunjukkan koalisi semakin tak solid.
Semua parpol bersiap dengan kemungkinan bahwa parpol yang saat ini menjadi mitra koalisi bisa menjadi lawan politik pada 2014.
“Lihat saja, sekarang sudah mulai sering muncul klaim dari parpol tertentu di koalisi bahwa keberhasilan pemerintah adalah berkat kerja mereka. Di sisi lain, semua lepas tangan ketika yang disorot adalah sisi ke gagalan pemerintah. Ada pula parpol koalisi yang bah kan mengecam pemerintah,” kata Andrinof di Jakarta kemarin.
Dia mengingatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pimpinan koa lisi mengakui bahwa se telah Agustus 2012 masa-masa pemanasan tahun politik se gera dimulai.
Saat itulah para men teri dari parpol harus lebih membagi konsentrasi antara tu gas pemerintahan dan tugas politik demi pemenangan partainya menghadapi Pemilu 2014.
Memanasnya suhu politik di tahun politik, kata SBY, merupakan hal yang wajar dalam era demokrasi.
Dalam rapat kabinet paripurna, Kamis (19/7) lalu, SBY mengaku akan sangat ber terima kasih dan mengapresiasi menteri yang mampu menjalankan tugasnya di peme rintahan sekaligus di partai dengan baik.
Namun, dia meminta menteri yang lebih memprioritaskan urusan partainya supaya mundur dari kabinet.
Di jajaran KIB II saat ini ada 18 men teri yang berasal dari parpol. Beberapa di antaranya adalah ketua umum. Meski Presiden SBY gemas, geram, atau gusar dengan dinamika koalisi saat ini dan berbagai kemungkinan yang bisa terja di menjelang 2014, Andrinof mengakui, ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga tak mudah melakukan reshuffle kabinet.
Parpol yang menterinya dicopot sangat mungkin melakukan perlawanan keras. Karena itu, SBY merasa lebih aman dengan lebih dulu mengambil jalan memutar dengan menawari para menteri dari parpol untuk mundur.
“Pada saatnya nanti akan ada masa ketika SBY memang perlu melakukan reshuffle. Beberapa anggota kabinet yang menjadi figur sentral diparpol diganti tapi masih dari parpol yang sama. Di sana ada bargaining,” tandas Andrinof.
Adapun Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar Bakrie mengata kan, secara substansi, koalisi pendukung pemerintah sebenarnya sudah pecah sejak awal ditandai dengan banyaknya perbedaan sikap dalam memutuskan berbagai masalah.
Mereka bahkan sudah sering saling sikut. Umar menilai, Presiden SBY tak akan berani melakukan reshuffle. SBY berani sebatas menyindir dan menegur tanpa tindakan konkret.
Para menteri dari parpolpun merasa mereka dan partainya memiliki bargaining yang cukup tinggi di hadapan SBY.
“Berharap ketegasan Presiden sama saja mimpi. SBY sudah terjebak pada kalkulasi-kalkulasi dan tidak berani bersikap,” tandasnya.
Bagaimana dengan kemungkinan bakal ada menteri yang mundur dari kabinet atau parpol yang keluar dari koalisi? “Kecil kemungkinannya,” jawab Bantarto.
“Dari dulu sampai sekarang koalisi itu sama saja. Saling sandera. Saling me - nunggu.” Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, tidak mungkin Presiden serius meminta menteri dari parpol mundur.
Dia juga tidak melihat itu sebagai ancaman untuk melakukan reshuffle. “SBY saya kira tidak sependek itu cara berpikirnya. Pernyataannya pekan lalu hanya omong an ringan yang tidak untuk diseriusi,” kata Nurul.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, PAN justru mendorong agar kader PAN di kabinet dapat bekerja dengan serius dan baik. Itulah kontribusi PAN untuk pemerintahan dan negara.
“Bagi PAN, kami tidak menarik menterinya dari kabinet dengan alasan anggota kabinet dari PAN memiliki kinerja baik dan telah menjadi penyanggah pemerintahan. Kedua, karena struktur, sistem, dan budaya organisasi PAN sudah berjalan dengan baik, efektif, dan partisi patoris,” ungkapnya.
Namun, kalau ada menteri yang tidak berprestasi atau memiliki kinerja buruk, termasuk jika itu dari kader PAN, dia setuju lebih baik langsung diganti tanpa harus presiden melakukan testing the water atau mewacanakan lebih dulu ke publik.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago me nyatakan, nihilnya eksistensi Setgab menunjukkan koalisi semakin tak solid.
Semua parpol bersiap dengan kemungkinan bahwa parpol yang saat ini menjadi mitra koalisi bisa menjadi lawan politik pada 2014.
“Lihat saja, sekarang sudah mulai sering muncul klaim dari parpol tertentu di koalisi bahwa keberhasilan pemerintah adalah berkat kerja mereka. Di sisi lain, semua lepas tangan ketika yang disorot adalah sisi ke gagalan pemerintah. Ada pula parpol koalisi yang bah kan mengecam pemerintah,” kata Andrinof di Jakarta kemarin.
Dia mengingatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pimpinan koa lisi mengakui bahwa se telah Agustus 2012 masa-masa pemanasan tahun politik se gera dimulai.
Saat itulah para men teri dari parpol harus lebih membagi konsentrasi antara tu gas pemerintahan dan tugas politik demi pemenangan partainya menghadapi Pemilu 2014.
Memanasnya suhu politik di tahun politik, kata SBY, merupakan hal yang wajar dalam era demokrasi.
Dalam rapat kabinet paripurna, Kamis (19/7) lalu, SBY mengaku akan sangat ber terima kasih dan mengapresiasi menteri yang mampu menjalankan tugasnya di peme rintahan sekaligus di partai dengan baik.
Namun, dia meminta menteri yang lebih memprioritaskan urusan partainya supaya mundur dari kabinet.
Di jajaran KIB II saat ini ada 18 men teri yang berasal dari parpol. Beberapa di antaranya adalah ketua umum. Meski Presiden SBY gemas, geram, atau gusar dengan dinamika koalisi saat ini dan berbagai kemungkinan yang bisa terja di menjelang 2014, Andrinof mengakui, ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga tak mudah melakukan reshuffle kabinet.
Parpol yang menterinya dicopot sangat mungkin melakukan perlawanan keras. Karena itu, SBY merasa lebih aman dengan lebih dulu mengambil jalan memutar dengan menawari para menteri dari parpol untuk mundur.
“Pada saatnya nanti akan ada masa ketika SBY memang perlu melakukan reshuffle. Beberapa anggota kabinet yang menjadi figur sentral diparpol diganti tapi masih dari parpol yang sama. Di sana ada bargaining,” tandas Andrinof.
Adapun Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar Bakrie mengata kan, secara substansi, koalisi pendukung pemerintah sebenarnya sudah pecah sejak awal ditandai dengan banyaknya perbedaan sikap dalam memutuskan berbagai masalah.
Mereka bahkan sudah sering saling sikut. Umar menilai, Presiden SBY tak akan berani melakukan reshuffle. SBY berani sebatas menyindir dan menegur tanpa tindakan konkret.
Para menteri dari parpolpun merasa mereka dan partainya memiliki bargaining yang cukup tinggi di hadapan SBY.
“Berharap ketegasan Presiden sama saja mimpi. SBY sudah terjebak pada kalkulasi-kalkulasi dan tidak berani bersikap,” tandasnya.
Bagaimana dengan kemungkinan bakal ada menteri yang mundur dari kabinet atau parpol yang keluar dari koalisi? “Kecil kemungkinannya,” jawab Bantarto.
“Dari dulu sampai sekarang koalisi itu sama saja. Saling sandera. Saling me - nunggu.” Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, tidak mungkin Presiden serius meminta menteri dari parpol mundur.
Dia juga tidak melihat itu sebagai ancaman untuk melakukan reshuffle. “SBY saya kira tidak sependek itu cara berpikirnya. Pernyataannya pekan lalu hanya omong an ringan yang tidak untuk diseriusi,” kata Nurul.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, PAN justru mendorong agar kader PAN di kabinet dapat bekerja dengan serius dan baik. Itulah kontribusi PAN untuk pemerintahan dan negara.
“Bagi PAN, kami tidak menarik menterinya dari kabinet dengan alasan anggota kabinet dari PAN memiliki kinerja baik dan telah menjadi penyanggah pemerintahan. Kedua, karena struktur, sistem, dan budaya organisasi PAN sudah berjalan dengan baik, efektif, dan partisi patoris,” ungkapnya.
Namun, kalau ada menteri yang tidak berprestasi atau memiliki kinerja buruk, termasuk jika itu dari kader PAN, dia setuju lebih baik langsung diganti tanpa harus presiden melakukan testing the water atau mewacanakan lebih dulu ke publik.
(lns)
