Presiden minta pastikan kewarganegaan Djoko Tjandra
Rabu, 25 Juli 2012 - 16:17 WIB
Presiden minta pastikan kewarganegaan Djoko Tjandra
A
A
A
Sindonews.com - Kabar pindahnya kewarganegaraan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih piutang Bank Bali Djoko Tjandra menjadi warga negara Papua Nugini mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku mengetahui jika Djoko Tjandra pindah kewarganegaan dari laporan yang baru saja diterimanya. "Saya juga baru saja dilapori kejadian ini," ungkap Presiden dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (25/7/2012).
Dari informasi tersebut, SBY langsung menginstruksikan kepada Jaksa Agung Basrief Arief agar segera mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk membahas benar atau tidaknya informasi Djoko telah pindah kewarganegaraan.
"Saya sudah menginstruksikan Jaksa Agung untuk segera melaksanakan pertemuan dengan melibatkan Menteri Luar Negeri, Kapolri dan pihak terkait lainnya untuk melihat dulu kasus Djoko Tjandra," tegasnya.
Setelah mendapatkan kepastian kewarganegaraanya, SBY meminta agar Menlu, Kapolri dan Jaksa Agung melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah Papua Nugini.
"Lihat dulu statusnya, manakala yang jelas itu masih bermasalah maka penanganannya adalah menangani orang bermasalah. Ini orang yang bermasalah tentu berkomunikasi dengan PNG (Papua Nugini)," katanya.
Namun diakui SBY, Pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini. Orang nomor satu di Indonesia ini menyarankan agar segera mencari solusi dengan tiga cara yakni diplomatik, hukum dan keamanan.
Namun, SBY belum mau mengungkapkan teknis dari masing-masing solusi tersebut.
"Saya tidak boleh tergesa-gesa menyampaikan kepada rakyat. Yang jelas saya sudah meminta dengan serius dan segera ditangani dengan baik. Baik melalui diplomatik, hukum maupun keamanan," tutupnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku mengetahui jika Djoko Tjandra pindah kewarganegaan dari laporan yang baru saja diterimanya. "Saya juga baru saja dilapori kejadian ini," ungkap Presiden dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (25/7/2012).
Dari informasi tersebut, SBY langsung menginstruksikan kepada Jaksa Agung Basrief Arief agar segera mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk membahas benar atau tidaknya informasi Djoko telah pindah kewarganegaraan.
"Saya sudah menginstruksikan Jaksa Agung untuk segera melaksanakan pertemuan dengan melibatkan Menteri Luar Negeri, Kapolri dan pihak terkait lainnya untuk melihat dulu kasus Djoko Tjandra," tegasnya.
Setelah mendapatkan kepastian kewarganegaraanya, SBY meminta agar Menlu, Kapolri dan Jaksa Agung melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah Papua Nugini.
"Lihat dulu statusnya, manakala yang jelas itu masih bermasalah maka penanganannya adalah menangani orang bermasalah. Ini orang yang bermasalah tentu berkomunikasi dengan PNG (Papua Nugini)," katanya.
Namun diakui SBY, Pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini. Orang nomor satu di Indonesia ini menyarankan agar segera mencari solusi dengan tiga cara yakni diplomatik, hukum dan keamanan.
Namun, SBY belum mau mengungkapkan teknis dari masing-masing solusi tersebut.
"Saya tidak boleh tergesa-gesa menyampaikan kepada rakyat. Yang jelas saya sudah meminta dengan serius dan segera ditangani dengan baik. Baik melalui diplomatik, hukum maupun keamanan," tutupnya.
(lns)
