Presiden minta Bawaslu cegah pelanggaran pemilu
Selasa, 24 Juli 2012 - 17:32 WIB
Presiden minta Bawaslu cegah pelanggaran pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
"Presiden secara khusus meniatip pesan ke Bawaslu agar mengedepankan upaya preventif pelanggaran pemilu. Beliau katakan lebih bijak kalau kedepankan upaya pencegahan daripada penindakan," kata Ketua Bawaslu Muhammad kepada wartawan usai bertemu Presiden SBY, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2012).
Menurutnya, pencegahan pelanggaran pemilu memang telah menjadi salah satu program yang telah dicanangkan Bawaslu. Untuk itu, pihaknya berencana melibatkan mahasiswa untuk membantu pengawasan Pemilu.
"Presiden sangat mendukung rencana Bawaslu melibatkan mahasiswa untuk membantu pengawasan Pemilu sebagai mitra PPL. UU 15/2011 sangat terbatas memberi kewenangan Bawaslu untuk merekrut pengawas Pemilu di tingkat desa/lurah, sehingga kami berkomitmen melibatkan mahasiswa dalam rangka pemilu nasional," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, Presiden SBY sangat mewanti-wanti Bawaslu agar terus mengawal netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Beliau harapkan juga netralitas PNS, ataupun birokrasi di pusat maupun daerah benar-benar dikawal. Banyak dampak negatif kalau birokrasi tidak netral. Secara khusus tadi beliau katakan, akan menyiapkan Inpres untuk mengawal netralitas PNS dalam Pemilu nasional dan Pemilukada," tukasnya.
"Presiden secara khusus meniatip pesan ke Bawaslu agar mengedepankan upaya preventif pelanggaran pemilu. Beliau katakan lebih bijak kalau kedepankan upaya pencegahan daripada penindakan," kata Ketua Bawaslu Muhammad kepada wartawan usai bertemu Presiden SBY, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2012).
Menurutnya, pencegahan pelanggaran pemilu memang telah menjadi salah satu program yang telah dicanangkan Bawaslu. Untuk itu, pihaknya berencana melibatkan mahasiswa untuk membantu pengawasan Pemilu.
"Presiden sangat mendukung rencana Bawaslu melibatkan mahasiswa untuk membantu pengawasan Pemilu sebagai mitra PPL. UU 15/2011 sangat terbatas memberi kewenangan Bawaslu untuk merekrut pengawas Pemilu di tingkat desa/lurah, sehingga kami berkomitmen melibatkan mahasiswa dalam rangka pemilu nasional," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, Presiden SBY sangat mewanti-wanti Bawaslu agar terus mengawal netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Beliau harapkan juga netralitas PNS, ataupun birokrasi di pusat maupun daerah benar-benar dikawal. Banyak dampak negatif kalau birokrasi tidak netral. Secara khusus tadi beliau katakan, akan menyiapkan Inpres untuk mengawal netralitas PNS dalam Pemilu nasional dan Pemilukada," tukasnya.
(lil)
