Aksi galang dana KPK bentuk kekecewaan
Selasa, 26 Juni 2012 - 13:24 WIB
Aksi galang dana KPK bentuk kekecewaan
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat hukum Universitas Sumatera Utara Edy Ikhsan mendukung gerakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penggalangan dana untuk membangun gedung baru. Gerakan itu sengaja diarahkan untuk menyindir Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Makanya wajar jika kemudian masyarakat mulai mengumpulkan penggalangan dana untuk pembangunan gedung KPK. Itu menunjukkan sebuah bentuk kekecewaan ataupun ejekan terhadap para wakil rakyat tersebut," ujar Edy saat dihubungi wartawan, Selasa (26/6/2012).
Ditambahkan dia, penggalanggan dana itu hak masyarakat, dan tidak boleh dilarang. Karena masyarakat berharap besar agar KPK bisa menyelesaikan soal korupsi yang semakin marak terjadi di negeri ini. Namun kenyataannya harapan itu tidak mendapat apresiasi dari DPR.
"Masyarakat memimpikan sebuah KPK yang bersih tanpa intervensi Pemerintah dan DPR," tambahnya.
Dijelaskan dia, KPK bersifat ad-hoc dan emergency. Lembaga itu sengaja dibentuk karena kelumpuhan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Namun dalam perjalannya, Pemerintah dan DPR tak menyangka ekspansi KPK yang luar biasa hingga menyentuh segmen-segmen yang selama ini tak tersentuh seeperti DPR, partai politik dan kepala daerah.
"Inilah yang menyebabkan Pemerintah dan DPR merasa takut dan saat ini berusaha untuk mengekang kewenangan-kewenangan KPK," pungkasnya. (san)
"Makanya wajar jika kemudian masyarakat mulai mengumpulkan penggalangan dana untuk pembangunan gedung KPK. Itu menunjukkan sebuah bentuk kekecewaan ataupun ejekan terhadap para wakil rakyat tersebut," ujar Edy saat dihubungi wartawan, Selasa (26/6/2012).
Ditambahkan dia, penggalanggan dana itu hak masyarakat, dan tidak boleh dilarang. Karena masyarakat berharap besar agar KPK bisa menyelesaikan soal korupsi yang semakin marak terjadi di negeri ini. Namun kenyataannya harapan itu tidak mendapat apresiasi dari DPR.
"Masyarakat memimpikan sebuah KPK yang bersih tanpa intervensi Pemerintah dan DPR," tambahnya.
Dijelaskan dia, KPK bersifat ad-hoc dan emergency. Lembaga itu sengaja dibentuk karena kelumpuhan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Namun dalam perjalannya, Pemerintah dan DPR tak menyangka ekspansi KPK yang luar biasa hingga menyentuh segmen-segmen yang selama ini tak tersentuh seeperti DPR, partai politik dan kepala daerah.
"Inilah yang menyebabkan Pemerintah dan DPR merasa takut dan saat ini berusaha untuk mengekang kewenangan-kewenangan KPK," pungkasnya. (san)
()
