Daerah siap lakukan perlawanan

Sindonews.com – Jajaran pengurus Partai Demokrat tingkat provinsi akhirnya angkat bicara menyikapi dinamika internal terkini parpol berlambang Mercy tersebut.

Melalui juru bicaranya, Irvan Gani, mereka memastikan bahwa para pengurus daerah se-Indonesia solid dan taat sepenuhnya pada kepemimpinan Anas Urbaningrum. Menurut Irvan yang juga sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, dalam pandangan DPD Demokrat, sudah tak ada celah sama sekali untuk menggulingkan Anas dari kursi ketua umum DPP Partai Demokrat yang sah dan konstitusional.

“Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Soliditas ini mencakup seluruh DPD bahkan DPC hingga ranting se-Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Rabu 20 Juni 2012.

Dia juga menekankan bahwa jajaran DPD pada dasarnya sangat menghormati para anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang beberapa kali melontarkan pernyataan negatif tentang Anas, bahkan hingga memunculkan wacana pencopotan dari jabatan ketua umum terkait kasus Nazaruddin.

Namun, jika sikap segelintir orang itu menyimpang dari AD/ART partai, DPD akan solid melakukan perlawanan dengan pijakan konstitusional. Terlebih, mereka yang selama ini selalu berkomentar negatif tentang Anas nyaris tidak ada catatan kerja positifnya di tengah masyarakat maupun di tengah kader. Karena itu, jajaran DPD Demokrat pun dalam waktu dekat akan melayangkan masukan kepada DPP untuk mengevaluasi sejumlah kader yang manuvernya justru membuat Demokrat kian terpuruk.

“Kalau yang bersangkutan anggota DPR, bisa ditinjau kembali meski dia anggota Dewan Pembina,” katanya.

Apakah Majelis Tinggi tak berwenang menjatuhkan Anas? “Sama sekali tidak,” jawab Irvan.

Dia memaparkan, kewenangan tertinggi dalam konteks ini ada pada forum di kongres, bukan perseorangan. Kongres luar biasa (KLB) baru bisa digelar bila ada usulan dari jajaran DPD. Lagi pula, tidak ada satu pun AD/ART partai yang telah dilanggar oleh Anas.

“Sekarang Anas seolah sudah menghadapi vonis pengadilan opini gara-gara omongan dan manuver beberapa elite Demokrat. Kader yang sudah tersangka saja tidak langsung dicopot dan dipecat, kenapa Anas yang diproses hukum pun tidak sudah mau langsung dicopot?” tandas Irvan.

Dia juga menekankan, apabila semua pihak di internal Demokrat mau objektif, merosotnya elektabilitas Demokrat saat ini lebih karena rendahnya penegakan hukum. Hal itu tidak ada kaitannya dengan ketua umum.

Dia setuju bahwa kinerja pemerintah adalah faktor dominan penyebab merosotnya elektabilitas Demokrat sebagai partai penguasa selain gencarnya pemberitaan media tentang kasus korupsi mantan kadernya, M Nazaruddin.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika memastikan, kader partai Demokrat yang tidak taat pada aturan konstitusional partai akan mendapatkan sanksi.

Apalagi mereka ngotot mendesak agar Anas mundur dari posisi ketua umum yang terpilih secara konstitusional dalam kongres. “Dalam demokrasi berhak beda pendapat. Tapi kalau sudah memaksakan kehendak, akan diberikan hukuman,” ujarnya.

Pasek menuturkan, Partai Demokrat sudah memiliki Komisi Pengawas yang akan menilai dan memutuskan sanksi bagi kader yang melakukan pelanggaran. Ketua Komisi III DPR ini menilai desakan mundur terhadap Anas dari satu-dua kader Demokrat tidak berdampak signifikan.

“Partai Demokrat memberikan ruang perbedaan pendapat. Tapi semua kader, dari bawah sampai atas, harus tunduk pada konstitusi partai. Yang tidak tunduk itu orang bermasalah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, elektabilitas Partai Demokrat dalam beberapa hasil survei terus anjlok. Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan elektabilitas Partai Demokrat di urutan ketiga dengan dukungan 11,3%.

Sebagaimana dipaparkan LSI, salah satu penyebab menurunnya elektabilitas Demokrat adalah kinerja Presiden SBY yang gagal menjalankan pemerintahan yang efektif. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit sepakat dengan pandangan bahwa melorotnya popularitas dan elektabilitas Partai Demokrat tidak sepenuhnya akibat maraknya isu terkait kasus Nazaruddin.

Menurut guru besar Ilmu Politik UI ini, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang cenderung tidak tegas dalam memimpin pemerintahan dan ada janji kampanye soal pemberantasan korupsi yang gagal dicapai justru menjadi penyebab utama.

Dia menyayangkan sikap sejumlah elite Demokrat yang menunggangi isu hukum untuk menyudutkan Anas demi kepentingan politik sesaat. “Pemerintahan SBY tidak sukses. Inilah penyebab utama anjloknya Demokrat. Mungkin faktor Anas ada, tapi konflik yang terbuka justru lebih dominan membuat citra Demokrat anjlok,” papar Arbi.

Mendelegitimasi Anas, lanjut dia, sama sekali tidak efektif untuk menarik kembali simpati rakyat. Sementara itu, pakar filsafat politik UI Donny Gahral Ardian menyatakan, beberapa 'dosa' pemerintahan SBY di antaranya sistem dan badan jaminan sosial yang lambat ditata, lemahnya penegakan hukum, dana APBN yang dialokasikan untuk penanganan dampak lumpur Lapindo, dan kasus Bank Century.

“SBY menampilkan politik santun, tapi kebijakannya mencederai rakyat. Gaya kepemimpinan seperti ini jangan sampai diwarisi politikus generasi penerus.” ungkapnya. (lil)