Kekerasan Papua diduga prakondisi HUT OPM
Selasa, 12 Juni 2012 - 09:36 WIB
Kekerasan Papua diduga prakondisi HUT OPM
A
A
A
Sindonews.com - Aksi kekerasan bersenjata di Papua diduga merupakan upaya menciptakan keresahan di masyarakat, terkait hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Juli mendatang.
Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Shidiq mengungkapkan, aksi kekerasan bersenjata di Papua dilakukan jaringan kelompok sipil bersenjata.
Tujuannya menciptakan keresahan dan ketakutan masyarakat terkait momen peringatan ulang tahun OPM, dan rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 3 Juli 2012 mendatang. "Aksi kekerasan di sana mulai mengubah polanya," katanya di Jakarta, Senin 11 Juni 2012 kemarin.
Dia menilai konflik pilkada yang belum selesai akan membuat situasi Papua semakin memanas. Selain itu,lanjutnya,ada pergeseran konstelasi kekuatan politik di mana warga pegunungan mulai membangun kantongkantong kekuatan sosial dan politik baru di wilayah pesisir. "Kondisi ini tentu melahirkan kerawanan sosial baru dan kerawanan politik," paparnya.
Dia mendesak, Presiden menyelesaikan masalah Papua secara sistemik sebelum masa jabatannya berakhir pada 2014. Dia juga mendesak aparat dan pasukan nonorganik ditarik dari Papua. "Penegakan hukum harus segera dilakukan dengan tegas," ungkapnya.
Sementara itu, Peneliti Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan Satrio Widjojo menilai, pemerintah perlu menata ulang sistem keamanan di Papua. Selama ini, ada benturan beberapa institusi terkait pengamanan. Hal itu terjadi karena adanya sentimen lama yang sulit diubah.
"Persoalan keamanan sudah seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada Polri agar mereka bisa bersikap tegas dalam mengungkap berbagai tindak kekerasan di sana. Saat ini karena polisi tak sendirian, maka mereka ragu," ujar Muridan.
Adanya banyak kepentingan antarinstitusi menimbulkan kecurigaan di antara institusi itu, sementara tindak kejahatan terus terjadi.
"Kota Jayapura itu sama luasnya dengan Kota Depok. Penduduknya tak sebanyak Depok, jadi sebetulnya tak susah bagi kepolisian untuk mengungkap, tapi karena kondisi seperti ini polisi juga agak ragu," paparnya.
Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir terjadi enam insiden penembakan di Kota Jayapura yang mengakibatkan jatuhnya tujuh korban. Satu orang di antaranya tewas.
Terakhir Minggu 10 Juni 2012, terjadi penembakan terhadap Tri Sasono. Tukang ojek ini tewas di lokasi dengan luka tembak di leher belakang tembus pipi kiri dan bagian punggung belakang. Pria kelahiran Ngawi itu ditembak orang tak dikenal di depan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Uncen Lama Abepura.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol M Taufik mengatakan, korban ditembak pada pukul 21.10 WIT.
"Saat tengah mangkal, ada orang yang diduga pelaku meminta antar ke arah Padang Bulan. Sesampainya di Gapura Uncen, pelaku meminta korban masuk ke halaman FKIP," papar Taufik. (san)
Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Shidiq mengungkapkan, aksi kekerasan bersenjata di Papua dilakukan jaringan kelompok sipil bersenjata.
Tujuannya menciptakan keresahan dan ketakutan masyarakat terkait momen peringatan ulang tahun OPM, dan rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 3 Juli 2012 mendatang. "Aksi kekerasan di sana mulai mengubah polanya," katanya di Jakarta, Senin 11 Juni 2012 kemarin.
Dia menilai konflik pilkada yang belum selesai akan membuat situasi Papua semakin memanas. Selain itu,lanjutnya,ada pergeseran konstelasi kekuatan politik di mana warga pegunungan mulai membangun kantongkantong kekuatan sosial dan politik baru di wilayah pesisir. "Kondisi ini tentu melahirkan kerawanan sosial baru dan kerawanan politik," paparnya.
Dia mendesak, Presiden menyelesaikan masalah Papua secara sistemik sebelum masa jabatannya berakhir pada 2014. Dia juga mendesak aparat dan pasukan nonorganik ditarik dari Papua. "Penegakan hukum harus segera dilakukan dengan tegas," ungkapnya.
Sementara itu, Peneliti Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan Satrio Widjojo menilai, pemerintah perlu menata ulang sistem keamanan di Papua. Selama ini, ada benturan beberapa institusi terkait pengamanan. Hal itu terjadi karena adanya sentimen lama yang sulit diubah.
"Persoalan keamanan sudah seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada Polri agar mereka bisa bersikap tegas dalam mengungkap berbagai tindak kekerasan di sana. Saat ini karena polisi tak sendirian, maka mereka ragu," ujar Muridan.
Adanya banyak kepentingan antarinstitusi menimbulkan kecurigaan di antara institusi itu, sementara tindak kejahatan terus terjadi.
"Kota Jayapura itu sama luasnya dengan Kota Depok. Penduduknya tak sebanyak Depok, jadi sebetulnya tak susah bagi kepolisian untuk mengungkap, tapi karena kondisi seperti ini polisi juga agak ragu," paparnya.
Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir terjadi enam insiden penembakan di Kota Jayapura yang mengakibatkan jatuhnya tujuh korban. Satu orang di antaranya tewas.
Terakhir Minggu 10 Juni 2012, terjadi penembakan terhadap Tri Sasono. Tukang ojek ini tewas di lokasi dengan luka tembak di leher belakang tembus pipi kiri dan bagian punggung belakang. Pria kelahiran Ngawi itu ditembak orang tak dikenal di depan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Uncen Lama Abepura.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol M Taufik mengatakan, korban ditembak pada pukul 21.10 WIT.
"Saat tengah mangkal, ada orang yang diduga pelaku meminta antar ke arah Padang Bulan. Sesampainya di Gapura Uncen, pelaku meminta korban masuk ke halaman FKIP," papar Taufik. (san)
()
