Tuntut keadilan, korban Lapindo jalan kaki ke Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Korban lumpur sangat kecewa ketika Lapindo Brantas Inc melalui anak perusahaannya, PT Minarak Lapindo Jaya, belum mentransfer uang pembayaran seperti janjinya dibayar 10 Juni 2012.
Salah satu bentuk kekecewaannya dilampiaskan dengan rencana berjalan kaki ke Jakarta, untuk menuntut penyelesaian pembayaran. Korban lumpur yang merencanakan jalan kaki ke Jakarta adalah Hari Suwandi (44), asal Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Dia memilih berjalan kaki ke Jakarta untuk mendesak pemerintah dan Lapindo agar segera menyelesaikan pembayaran asetnya, yang sampai enam tahun belum tuntas.
Untuk mengawali aksi jalan kaki ke Jakarta, Hari terlebih dulu mandi lumpur dikolam lumpur, Desa Siring, Kecamatan Porong, Minggu 10 Juni 2012 siang. Mandi lumpur itu sebagai ritual atas perjuangan korban lumpur. Setelah melabur seluruh tubuhnya dengan lumpur, Hari dan beberapa korban lumpur makan nasi tumpeng dan berdoa di atas tanggul. Rencana jalan kaki ke Ibu Kota itu akan dimulai Kamis 14 Juni 2012.
Meski ritual jalan kaki ke Jakarta itu akan dilakukannya sendirian, selama perjalanan Hari akan dikawal oleh Harto Wiyono (42), korban lumpur asal Desa Jatirejo, Kecamatan Porong. Harto akan mengawal Hari menggunakan sepeda motor.
"Apa yang kita lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan Lapindo yang mengabaikan nasib korban lumpur. Kami sudah enam tahun meninggalkan kampung halaman tapi pembayaran aset kami belum juga dilunasi," tegas Hari.
Hari akan menempuh perjalanan darat dengan jalan kaki sejauh 827 kilometer. Start akan dimulai dari tanggul dan rencananya dilepas oleh korban lumpur lainnya. Untuk memastikan kondisinya selama dalam perjalanan yang diperkirakan memakan waktu hampir sebulan, dia dikawal oleh Harto Wiyono. Dia akan melewati jalur pantai utara yang akan melalui 17 kabupaten/kota di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Tujuan Hari ke Jakarta,akan mendatangi Wisma Bakrie, Bundaran HI, Istana Negara, dan Gedung DPR.Selain itu,dia juga akan mendatangi Kantor Kementrian Pekerjaan Umum. Sementara itu, warga korban lumpur asal Renokenongo, Siring, Jatirejo, dan Kedungbendo mengancam akan menggelar aksi blokir tanggul lumpur yang akan dilakukan Senin (11/6/2012).
Aksi ini dilakukan karena Lapindo mengingkari janjinya,karena hingga 10 Juni tidak ada transfer pembayaran jual-beli aset korban lumpur.
Korban lumpur yang masuk kelompok Perpres 14 Tahun 2007 itu sudah ke sekian kalinya dibohongi oleh Lapindo. "Saat pertemuan di polres, kita sudah menegaskan kalau sampai 10 Juni tidak ada transfer dana, maka warga akan menduduki tanggul lumpur. Itu akan dilakukan warga sampai ada transfer dana dari MLJ," ujar Pitanto, perwakilan korban lumpur asal Renokenongo.
Sekadar diketahui, sejauh ini 13.2032 berkas warga yang menjadi tanggung jawab Lapindo yang baru menerima pembayaran 20% baru mencapai 94%. Lapindo sebenarnya sanggup menyelesaikan pelunasan pembayaran akhir Desember 2012, dari total pembayaran Rp3,9 triliun dan yang terbayar Rp2,8 triliun masih kurang Rp1,1 triliun.
Lapindo mengaku sanggup menyediakan dana Rp400 miliar yang akan mulai disalurkan kepada korban lumpur 10 Juni 2012. Namun, lagi-lagi Lapindo ingkar janji hingga pada tanggal yang ditentukan tidak ada dana yang masuk rekening korban lumpur. (san)
Salah satu bentuk kekecewaannya dilampiaskan dengan rencana berjalan kaki ke Jakarta, untuk menuntut penyelesaian pembayaran. Korban lumpur yang merencanakan jalan kaki ke Jakarta adalah Hari Suwandi (44), asal Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Dia memilih berjalan kaki ke Jakarta untuk mendesak pemerintah dan Lapindo agar segera menyelesaikan pembayaran asetnya, yang sampai enam tahun belum tuntas.
Untuk mengawali aksi jalan kaki ke Jakarta, Hari terlebih dulu mandi lumpur dikolam lumpur, Desa Siring, Kecamatan Porong, Minggu 10 Juni 2012 siang. Mandi lumpur itu sebagai ritual atas perjuangan korban lumpur. Setelah melabur seluruh tubuhnya dengan lumpur, Hari dan beberapa korban lumpur makan nasi tumpeng dan berdoa di atas tanggul. Rencana jalan kaki ke Ibu Kota itu akan dimulai Kamis 14 Juni 2012.
Meski ritual jalan kaki ke Jakarta itu akan dilakukannya sendirian, selama perjalanan Hari akan dikawal oleh Harto Wiyono (42), korban lumpur asal Desa Jatirejo, Kecamatan Porong. Harto akan mengawal Hari menggunakan sepeda motor.
"Apa yang kita lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan Lapindo yang mengabaikan nasib korban lumpur. Kami sudah enam tahun meninggalkan kampung halaman tapi pembayaran aset kami belum juga dilunasi," tegas Hari.
Hari akan menempuh perjalanan darat dengan jalan kaki sejauh 827 kilometer. Start akan dimulai dari tanggul dan rencananya dilepas oleh korban lumpur lainnya. Untuk memastikan kondisinya selama dalam perjalanan yang diperkirakan memakan waktu hampir sebulan, dia dikawal oleh Harto Wiyono. Dia akan melewati jalur pantai utara yang akan melalui 17 kabupaten/kota di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Tujuan Hari ke Jakarta,akan mendatangi Wisma Bakrie, Bundaran HI, Istana Negara, dan Gedung DPR.Selain itu,dia juga akan mendatangi Kantor Kementrian Pekerjaan Umum. Sementara itu, warga korban lumpur asal Renokenongo, Siring, Jatirejo, dan Kedungbendo mengancam akan menggelar aksi blokir tanggul lumpur yang akan dilakukan Senin (11/6/2012).
Aksi ini dilakukan karena Lapindo mengingkari janjinya,karena hingga 10 Juni tidak ada transfer pembayaran jual-beli aset korban lumpur.
Korban lumpur yang masuk kelompok Perpres 14 Tahun 2007 itu sudah ke sekian kalinya dibohongi oleh Lapindo. "Saat pertemuan di polres, kita sudah menegaskan kalau sampai 10 Juni tidak ada transfer dana, maka warga akan menduduki tanggul lumpur. Itu akan dilakukan warga sampai ada transfer dana dari MLJ," ujar Pitanto, perwakilan korban lumpur asal Renokenongo.
Sekadar diketahui, sejauh ini 13.2032 berkas warga yang menjadi tanggung jawab Lapindo yang baru menerima pembayaran 20% baru mencapai 94%. Lapindo sebenarnya sanggup menyelesaikan pelunasan pembayaran akhir Desember 2012, dari total pembayaran Rp3,9 triliun dan yang terbayar Rp2,8 triliun masih kurang Rp1,1 triliun.
Lapindo mengaku sanggup menyediakan dana Rp400 miliar yang akan mulai disalurkan kepada korban lumpur 10 Juni 2012. Namun, lagi-lagi Lapindo ingkar janji hingga pada tanggal yang ditentukan tidak ada dana yang masuk rekening korban lumpur. (san)
()