Soal rumah dinas, PDIP protes usul Ketua DPR
Jum'at, 04 Mei 2012 - 08:28 WIB
Soal rumah dinas, PDIP protes usul Ketua DPR
A
A
A
Sindonews.com – Usulan Ketua DPR Marzuki Alie agar pemerintah menjual aset rumah jabatan anggota (RJA) dan menggantinya dengan uang tunjangan sewa tempat tinggal mengundang protes dari Fraksi PDIP.
Anggota Fraksi PDIP Arif Wibowo menilai bahwa RJA DPR simbol kewibawaan negara dan merupakan aset negara. Karena itu, tidak tepat jika Marzuki mengusulkan solusi instan hanya karena banyak anggota DPR yang tidak menempati rumah tersebut.
”Kalau persoalannya banyak yang tidak ditempati anggota, itu yang harus ditertibkan. Anggota yang tidak menempati rumah, bisa ditertibkan fraksinya masing-masing. Bilang saja itu penghargaan negara, caranya dengan menempati RJA. Tak lantas kemudian cari jalan pintas, pragmatis, tidak menghormati negara,” kata Arif di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan agar RJA dikembalikan ke negara, atau jika perlu pemerintah menjualnya. Sebab, setiap tahunnya RJA memakan anggaran pemeliharaan yang cukup besar. Kondisi itu dinilai hanya memboroskan uang negara. ”Coba kalau uangnya dideposito itu bisa membayar uang tunjangan perumahan,” ungkap Marzuki.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menilai, anggaran yang akan keluar jauh lebih besar jika dialokasikan uang sewa.
Mengganti rumah dinas dengan uang sewa Rp15 juta per bulan per anggota, membuat anggarannya mencapai Rp100,8 miliar, untuk 560 anggota per tahun. (wbs)
Anggota Fraksi PDIP Arif Wibowo menilai bahwa RJA DPR simbol kewibawaan negara dan merupakan aset negara. Karena itu, tidak tepat jika Marzuki mengusulkan solusi instan hanya karena banyak anggota DPR yang tidak menempati rumah tersebut.
”Kalau persoalannya banyak yang tidak ditempati anggota, itu yang harus ditertibkan. Anggota yang tidak menempati rumah, bisa ditertibkan fraksinya masing-masing. Bilang saja itu penghargaan negara, caranya dengan menempati RJA. Tak lantas kemudian cari jalan pintas, pragmatis, tidak menghormati negara,” kata Arif di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan agar RJA dikembalikan ke negara, atau jika perlu pemerintah menjualnya. Sebab, setiap tahunnya RJA memakan anggaran pemeliharaan yang cukup besar. Kondisi itu dinilai hanya memboroskan uang negara. ”Coba kalau uangnya dideposito itu bisa membayar uang tunjangan perumahan,” ungkap Marzuki.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menilai, anggaran yang akan keluar jauh lebih besar jika dialokasikan uang sewa.
Mengganti rumah dinas dengan uang sewa Rp15 juta per bulan per anggota, membuat anggarannya mencapai Rp100,8 miliar, untuk 560 anggota per tahun. (wbs)
()
