Anggota DPR dukung tuntutan buruh
Selasa, 01 Mei 2012 - 14:41 WIB
Anggota DPR dukung tuntutan buruh
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPR mendukung aksi para buruh yang turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, dan menyampaikan segala tuntutannya.
"Saya sangat paham dan sangat mendukung aspirasi yang mereka sampaikan. Peningkatan kesejahteraan, upah layak, penghapusan perbudakan moderen dalam bentuk praktik outsourcing dan kerja kontrak yang menyimpang, jaminan kebebasan berserikat," tutur Anggota Komisi III Indra kepada wartawan, Selasa (1/5/2012).
Politikus PKS ini menjelaskan semua yang dituntut oleh para buruh merupakan hak dasar yang sudah diamanahkan oleh UUD 45 dan telah diatur dalam UU No.13/2003 jo UU No.21/2000. Semuanya itu memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan menjamin aspirasi yang mereka tuntut.
Indra mensinyalir pemerintah telah gagal memberikan kesejahteraan, karena setiap peringatan May Day, ribuan buruh tetap tumpah ruah ke jalan.
"Karena memang selama ini negara (pemerintah) telah gagal dan lalai memenuhi amanah UUD 45 yang telah diatur dalam UU No.13/2003 jo UU No.21/2000."
Selain itu, Indra menuding Pemerintah lebih sering berselingkuh dengan para pengusaha dan kapitalis dalam memenuhi hak-hak buruh, dari pada menegakan peraturan perundang-undangan yang ada.
Indra mendukung pemerintah untuk menaikkan standar penghasilan tanpa harus dikenai pajak. "Saya mendukung rencana pemerintah yang akan menaikan standar penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp2 juta."
"Saya sangat paham dan sangat mendukung aspirasi yang mereka sampaikan. Peningkatan kesejahteraan, upah layak, penghapusan perbudakan moderen dalam bentuk praktik outsourcing dan kerja kontrak yang menyimpang, jaminan kebebasan berserikat," tutur Anggota Komisi III Indra kepada wartawan, Selasa (1/5/2012).
Politikus PKS ini menjelaskan semua yang dituntut oleh para buruh merupakan hak dasar yang sudah diamanahkan oleh UUD 45 dan telah diatur dalam UU No.13/2003 jo UU No.21/2000. Semuanya itu memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan menjamin aspirasi yang mereka tuntut.
Indra mensinyalir pemerintah telah gagal memberikan kesejahteraan, karena setiap peringatan May Day, ribuan buruh tetap tumpah ruah ke jalan.
"Karena memang selama ini negara (pemerintah) telah gagal dan lalai memenuhi amanah UUD 45 yang telah diatur dalam UU No.13/2003 jo UU No.21/2000."
Selain itu, Indra menuding Pemerintah lebih sering berselingkuh dengan para pengusaha dan kapitalis dalam memenuhi hak-hak buruh, dari pada menegakan peraturan perundang-undangan yang ada.
Indra mendukung pemerintah untuk menaikkan standar penghasilan tanpa harus dikenai pajak. "Saya mendukung rencana pemerintah yang akan menaikan standar penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp2 juta."
()
