Diaudit BPK, Setjen hentikan proyek di DPR
Senin, 23 April 2012 - 10:41 WIB
Diaudit BPK, Setjen hentikan proyek di DPR
A
A
A
Sindonews.com - Gara-gara disoal dan disoroti banyak pihak, beberapa proyek perbaikan gedung dan pengadaan barang-barang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpaksa ditunda untuk sementara.
Beberapa proyek di antaranya, perbaikan toilet, parkiran di komplek DPR, serta pengadaan peralatan di ruang Badan Anggaran (Banggar) kembali akan dikerjakan jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai mengaudit.
"Untuk sementara dihentikan, masih ada audit BPK, dan belum selesai," ujar Sekjen DPR Nining Indra Saleh saat dihubungi wartawan, Senin (23/4/2012).
Bahkan menurut Nining, untuk toilet sampai saat ini belum diperbaiki. Sehingga terpaksa, toilet yang terletak di Gedung Nusantara III lantai 1 dibiarkan dan hanya ditempeli dengan tulisan, "Maaf toilet sedang rusak".
Sedangkan pembangunan parkiran motor yang sebelumnya sudah berjalan lebih dari enam bulan terpaksa juga dihentikan. Untuk ruang Banggar sampai saat ini tertutup dan belum difungsikan.
Seperti diketahui, sejak DPR menganggarkan dana sebesar Rp20,3 miliar untuk renovasi ruang Banggar, BPK diturunkan untuk melakukan audit. BPK melakukan audit keuangan Kesetjenan DPR sejak Januari lalu.(lin)
Beberapa proyek di antaranya, perbaikan toilet, parkiran di komplek DPR, serta pengadaan peralatan di ruang Badan Anggaran (Banggar) kembali akan dikerjakan jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai mengaudit.
"Untuk sementara dihentikan, masih ada audit BPK, dan belum selesai," ujar Sekjen DPR Nining Indra Saleh saat dihubungi wartawan, Senin (23/4/2012).
Bahkan menurut Nining, untuk toilet sampai saat ini belum diperbaiki. Sehingga terpaksa, toilet yang terletak di Gedung Nusantara III lantai 1 dibiarkan dan hanya ditempeli dengan tulisan, "Maaf toilet sedang rusak".
Sedangkan pembangunan parkiran motor yang sebelumnya sudah berjalan lebih dari enam bulan terpaksa juga dihentikan. Untuk ruang Banggar sampai saat ini tertutup dan belum difungsikan.
Seperti diketahui, sejak DPR menganggarkan dana sebesar Rp20,3 miliar untuk renovasi ruang Banggar, BPK diturunkan untuk melakukan audit. BPK melakukan audit keuangan Kesetjenan DPR sejak Januari lalu.(lin)
()
