UU Pemilu baru tak rugikan Golkar & PDIP
Jum'at, 13 April 2012 - 11:12 WIB
UU Pemilu baru tak rugikan Golkar & PDIP
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan UU Pemilu baru yang disetujui oleh partai politik di parlemen tidak merugikan partai politik tertentu, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"UU Pemilu yang baru ini akomodatif terhadap semua parpol yang serius, tidak ada yang diuntungkan berlebihan dan tidak ada yang dirugikan. Golkar dan PDIP jelas tidak dirugikan. Saya bisa mengatakan sebagai sistem pemilu yang akomodatif terhadap semua parpol," kata Anas melalui pesan singkat, Jumat (13/4/2012).
Anas menjelaskan, tidak berubahnya sistem pemilu mendorong perkembangan kemajuan berpolitik. "Pokok sistem pemilunya tidak berubah, yakni proporsional terbuka. Dengan demikian, kontinuitas bisa dijaga. Tetapi detil-detilnya ada perbaikan dan penyempurnaan, misalnya soal peningkatan angka treshold dan berlaku secara nasional," terangnya.
Menurut Anas, UU yang baru telah membawa kemajuan yang positif dan mendorong penyederhanaan partai dan meningkatkan akuntabilitas politik di DPR.
"Ada kemajuan yang positif bagi masa depan demokrasi kita, terutama dalam hal mendorong penyederhanaan sistem kepartaian, menjaga asas representasi terhadap kemajemukan politik dan meningkatkan akuntabilitas politik parlemen," tukasnya. (san)
"UU Pemilu yang baru ini akomodatif terhadap semua parpol yang serius, tidak ada yang diuntungkan berlebihan dan tidak ada yang dirugikan. Golkar dan PDIP jelas tidak dirugikan. Saya bisa mengatakan sebagai sistem pemilu yang akomodatif terhadap semua parpol," kata Anas melalui pesan singkat, Jumat (13/4/2012).
Anas menjelaskan, tidak berubahnya sistem pemilu mendorong perkembangan kemajuan berpolitik. "Pokok sistem pemilunya tidak berubah, yakni proporsional terbuka. Dengan demikian, kontinuitas bisa dijaga. Tetapi detil-detilnya ada perbaikan dan penyempurnaan, misalnya soal peningkatan angka treshold dan berlaku secara nasional," terangnya.
Menurut Anas, UU yang baru telah membawa kemajuan yang positif dan mendorong penyederhanaan partai dan meningkatkan akuntabilitas politik di DPR.
"Ada kemajuan yang positif bagi masa depan demokrasi kita, terutama dalam hal mendorong penyederhanaan sistem kepartaian, menjaga asas representasi terhadap kemajemukan politik dan meningkatkan akuntabilitas politik parlemen," tukasnya. (san)
()
