Posisi eks menteri PKS idealnya diisi nonparpol

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan merekrut figur-figur nonparpol untuk mengganti tiga menteri PKS yang akan diganti bila parpol pimpinan Luthfi Hasan Ishaaq itu hengkang dari koalisi pendukung pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Syaiful Umam, mengatakan, dengan dipilihnya menteri dari kalangan profesional, potensi konflik lanjutan di tubuh koalisi bisa dihindari.

Konflik lanjutan bisa muncul ketika salah satu dari lima parpol yang tersisa di koalisi setelah PKS keluar merasa tidak diakomodasi untuk menambah kursi menteri di kabinet atau merasa tidak adil karena ada parpol lain yang terlalu banyak dapat jatah kursi menteri.

Menurut dia, menteri dari kalangan profesional pun bisa diandalkan bekerja lebih fokus memikirkan program dan agenda rakyat, bukan sebaliknya, mengutamakan kepentingan partainya.

“Sudah terbukti bahwa kinerja menteri dari kalangan profesional memang lebih baik. Parpol kan selama ini sudah punya jatah masing-masing. Jadi enggak usah ditambah lagi. Lebih banyak kalangan profesional, lebih baik. Nantinya mereka tidak akan dibebani oleh partai untuk mengumpulkan modal dalam rangka persiapan Pemilu 2014,” kata Umam di Jakarta kemarin.

Seperti diketahui, tiga menteri dari PKS di KIB II adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto juga memandang, SBY sebaiknya mengisi kursi-kursi menteri yang akan ditinggalkan PKS dengan figur profesional. SBY sebaiknya tidak mengambil pengganti menteri PKS dari salah satu partai koalisi.

Hal itu hanya akan menimbulkan saling tawar antarpartai koalisi yang berpotensi menimbulkan ketegangan. “Idealnya jika ada reshuffle kabinet, SBY ambil dari orang profesional meskipun bisa jadi didorong oleh parpol mitra,” ujarnya.

Terhadap isu yang mulai berkembang bahwa Golkar sudah menyiapkan nama untuk menggantikan menteri dari PKS jika diganti, dia menilai hal itu justru akan mencitrakan Golkar yang berambisi di kekuasaan.

Pengajar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu memprediksi SBY tidak sampai mendesak PKS dari koalisi, tapi sekadar kembali mengurangi jatah menterinya.

Menurut Gun Gun, sanksi terhadap PKS sedikit-banyak akan ditentukan oleh dorongan partai mitra koalisi. Para mitra koalisi ini akan mempertanyakan komitmen kontrak politik jika dilanggar.

“Sikap PKS yang melanggar kontrak, jika tidak diberi sanksi, tentu akan menjadi preseden bagi para mitra koalisi lain,” katanya.

Wakil ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua sepakat dengan pandangan kalangan pengamat. Dia mengaku sudah jauh-jauh hari mengusulkan agar Presiden SBY mengangkat menteri dari kalangan profesional jika memang merasa perlu merombak lagi jajaran kabinetnya.

Menurut Max, jika Presiden masih mengambil pengganti menteri asal PKS dari kalangan partai politik, otomatis akan terjadi perubahan komposisi kader partai di kabinet. Kondisi seperti ini akan berdampak pula pada dinamika koalisi.

“Kalau dilihat situasinya, sebaiknya diambil dari kalangan profesional saja. Tapi semuanya kita kembalikan kepada Presiden karena menteri adalah hak prerogatif Presiden. Yang jelas, kerja di kabinet bukan kerja bagi-bagi kaveling, melainkan kerja profesional bukan atas nama partai,” kata Max.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dalam berbagai kesempatan sebelumnya juga mengingatkan agar Presiden SBY mencari orang dari kalangan profesional untuk mengganti menteri- menteri PKS jika partai tersebut memang dikeluarkan dari koalisi. Ical mengaku pernah menyampaikan langsung usulannya tersebut dalam rapat Setgab Koalisi di kediaman SBY pada 3 Maret 2012.

Ketua DPP Partai Golkar Fuad Hasan Masyhur mendukung penuh usulan Ical tentang menteri dari kalangan profesional. Dia menegaskan, Golkar belum tentu akan menerima jika nanti jatah tersebut diberikan kepada partainya.

“Kalau benar ada reshuffle kabinet, Partai Golkar lebih setuju kalau jatah menteri dari PKS diberikan untuk kalangan profesional. Kalaupun nanti jatah menteri itu diberikan ke Golkar, Pak Ical juga akan berpikir dua kali untuk menyambutnya,” kata Fuad.(lin)