Menteri PKS terancam dicopot

Sindonews.com - Keputusan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi tidak lagi menganggap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai bagian dari partai koalisi berpeluang besar berujung pada reshuffle tiga kader partai itu di kabinet.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menandaskan, meski reshuffle merupakan kewenangan Presiden, dinamika politik yang terjadi belakangan ini membuka peluang hadirnya menteri-menteri baru.

"Reshuffle bisa saja terjadi karena dinamika politik yang terjadi seperti saat ini.Seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya tentu sampai 2014 bisa saja Presiden melakukan reshuffle kabinet," ungkap Dipo Alam tadi malam.

Menurutnya, ketidakloyalan partai bisa saja membuat Presiden untuk melakukan reshuffle menteri-menteri dari PKS. Dia pun menegaskan, mitra koalisi seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. Begitu pun menteri-menteri dari partai politik harus ikut memperjuangkan pemerintah dan bukan diam saja. "Banyak orang yang lebih baik dari mereka dan siap untuk menggantikan bila memang diperlukan oleh Presiden," tambahnya.

Hanya, kapan nasib PKS termasuk tiga menterinya akan diputuskan, hingga kemarin belum ada kejelasan.Juru Bicara Presiden Julian A Pasha meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi dari Presiden.

"Nanti statement akan disampaikan secara resmi. Sampai saat ini saya belum bisa memberikan komentar mengenai keberadaan dan kelanjutan PKS di pemerintah," kata Julian di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Setgab Koalisi tidak menganggap lagi PKS sebagai bagian dari koalisi. Menurut Sekretaris Setgab Syarif Hasan, sikap itu diambil karena PKS dianggap telah melanggar code of conduct kontrak Setgab Koalisi. Kontrak koalisi dimaksud, kebijakan pemerintah yang strategis wajib untuk didukung dan dilaksanakan oleh anggota Setgab Koalisi.

Bila ternyata berseberangan, anggota koalisi harus mengundurkan diri dan keterlibatan dalam koalisi dengan sendirinya berakhir. Sikap tegas Setgab diambil setelah Fraksi PKS memilih sikap berbeda dengan koalisi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sidang paripurna DPR yang diputuskan melalui voting akhirnya menyetujui penambahan Pasal 7 ayat 6a Undang-Undang APBN 2012 yang isinya memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam kurun waktu enam bulan ke belakang, yang dihitung dari asumsi harga minyak USD105 per barel dalam anggaran APBN-P.

Opsi inilah yang menjadi pilihan anggota Setgab kecuali PKS. PKS hingga kemarin belum memberi sikap resmi merespons keputusan Setgab. Namun, partai tersebut menegaskan kesiapannya menerima apa pun yang akan diambil SBY. "PKS merasa legowo jika benar Presiden Yudhoyono sudah membuat keputusan dan menjelaskannya secara langsung," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, menteri PKS mengaku pasrah dengan apa pun keputusan Presiden SBY. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring misalnya menyerahkan sepenuhnya keputusan pencopotan dirinya kepada Presiden.

Mantan Presiden DPP PKS itu tetap mengerjakan tugas dan kewajibannya dan tidak terganggu dengan isu koalisi partai yang menaunginya meski sejumlah politisi Partai Demokrat sudah memberi sinyal kepada Presiden untuk mempertimbangkan kedudukan para menteri PKS di kabinet.

"Kalau soal kabinet, dijamin oleh UUD 1945. Itu hak prerogatif Presiden. Soal keputusan kementerian, saya serahkan kepada Presiden. Yang jelas, ketika berkonsultasi dengan DPP, saya disuruh kerja seperti biasa. Profesional," kata Tifatul di Jakarta kemarin.

Dia kemudian menuturkan selama ini sudah bekerja sesuai dengan amanah pemerintah dan tidak melanggar apa yang disampaikan pemerintah, termasuk soal kebijakan BBM. Ia mempersilakan pemerintah melakukan evaluasi jika pemerintah merasa ada yang kurang dalam sosialisasi tersebut.

Adapun Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri tidak terpengaruh dengan kebijakan Setgab Koalisi dan tetap menjalan tugas-tugasnya seperti biasa. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemsos) Benny Setia Nugraha menuturkan bahwa Mensos dari pagi hingga siang berada di kantor melakukan pertemuan- pertemuan dengan Pengurus Pusat Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) di ruang kerjanya.

Malam hari Mensos menghadiri undangan dari Dubes Prancis dalam rangka pemutaran film The Artist di Djakarta Theater. "Kemarin (Selasa) Pak Mensos dari kunjungan kerja ke Yogyakarta. Tiba di Jakarta pukul 10.50 WIB dan langsung beraktivitas di kantor," katanya.

Sebelumnya Menteri Pertanian Suswono menyatakan kesiapannya di-reshuffle dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II terkait dengan sikap PKS yang tidak sejalan dengan koalisi menyikapi kebijakan menaikkan harga BBM. Dia menegaskan, dirinya kerja sepenuhnya untuk membantu Presiden.

Dia juga mengatakan, ada atau tidak ada kasus siap diberhentikan. "Dari dulu pertama kali diangkat jadi menteri, saya harus siap juga direshuffle," kata Suswono, Selasa 3 April 2012. (san)