PKS dipecat dari Setgab?

Sindonews.com - Sekretariat Gabungan (Setgab) mengisyaratkan bersikap tegas terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait pembangkangannya yang telah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). PKS diisyaratkan akan dikeluarkan dari koalisi.

Isyarat itu disampaikan Sekretaris Setgab Syarif Hasan usai rapat internal di Cikeas malam ini, Selasa (3/4/2012).

Syarif menegaskan bahwa PKS, tidak lagi bersama-sama dalam koalisi. "Sekarang ini ada lima. Yang bersama-sama solid ikut pemerintah," kata Syarif.

Setgab menilai PKS telah melakukan kesalahan berat dalam koalisi dengan menolak kenaikan BBM dalam rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu. "(PKS) sangat melanggar kontrak koalisi," ujar Syarif.

Sekretaris Setgab, Syarif Hasan mengatakan seluruh partai koalisi sepakat bahwa PKS telah melanggar kontrak koalisi. "Jadi kontrak koalisi jelas katakan bahwa pertama kebijakan pemerintah yang strategis itu wajib didukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi Setgab," tutur Syarif.

Selain itu, lanjut Syarif, jika anggota koalisi itu berseberangan maka harus mengundurkan diri atau dengan sendirinya keberadannya di koalisi akan berakhir. "Dalam kontrak intinya demikian. Jumlah anggota ini ada lima sekarang," tegasnya.

Syarif menjelaskan dalam pertemuan malam ini tidak dihadiri oleh perwakilan PKS. Pembahasan dalam rapat ini membicarakan terkait kontrak koalisi. "Dibahas tentang kontrak code of conduct-nya begitu. Kita bahas masalah kontrak koalisinya," tutur Menteri UMKM ini.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjut Syarif, dihadiri oleh seluruh ketua umum partai koalisi, kecuali PKS.

Pantauan di lokasi, nampak satu per satu ketua umum parpol keluar dari Puri Cikeas sekira pukul 22.40 WIB. Seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.