Kepala daerah dukung demo BBM kena sanksi

Sindonews.com - Kementerian Dalam Negeri telah memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mendukung dan ikut serta dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikah harga bahan bakar minyak (BBM). Sanksi tersebut berupa teguran.
"Sudah kasih teguran melalui Gubernur. Karena menurut PP 19 dan PP 24, gubernur kan wakil pemerintah pusat di daerah. Saya ingatkan gubernur supaya tegur bupati dan walikota yang mimpin demo," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat ditemui di Kantor Presiden Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Kepala daerah yang mendapat teguran tersebut sebanyak dua orang, karena mereka turun langsung dalam demonstrasi tersebut. Sementara kepala daerah yang lain cuma sekedar mengetahui akan adanya demonstrasi.

Teguran itu juga sudah dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat yang diselenggarakan pagi tadi di Kantor Presiden. Lebih lanjut, Presiden juga meminta Gamawan untuk menyosialisasikan kepala daerah bahwa kepala daerah merupakan bagian dari sistem Negara Kesatuan RI yang harus loyal pada pemerintahan.

"Presiden meminta supaya ini bisa disosialisasikan, bagaimana berotonomi di negara republik, tidak sama dengan berotonomi di negara federal," tuturnya.

Terkait ancaman penurunan jabatan kepala daerah, Gamawan membantahnya. Namun untuk memberikan sanksi memang ada dasar hukumnya untuk melakukan hal itu. "Coba baca pasal 27, 28, 29, ada itu diatur disitu. Cuma kadang orang bilang karena dipilih langsung maka tidak bisa. Bisa," papar Gamawan.

Apakah teguran itu karena ketakutan pemerintah? Gamawan membantah hal itu.

"Tidak. Saya kan hanya jalankan undang-undang saja. Kita ini kan seringnya diseret-seret kemana-mana. Saya tidak peduli apa itu dari Demokrat, Golkar, PDIP. Tugas Mendagri itu adalah koordinator pembinaan otonomi daerah. Jadi saya jalankan tugas secara profesional," katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH ikut dalam unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Keduanya merupakan pengurus daerah PDIP yang berdemo menggunakan atribut partai.