PDIP tantang PKS konsisten

Sindonews.com - Tak hanya oleh sesama parpol koalisi, sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga terus dicermati kalangan oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung mengatakan, apa yang sudah diputuskan PKS, yaitu secara tegas menolak rencana penaikan harga BBM, harus benar-benar diwujudkan dalam rapat paripurna DPR hari ini.

“Kalau para tokoh partai sudah menyatakan demikian (menolak penaikan harga BBM) secara terbuka, tapi di paripurna nanti ternyata hasilnya berbeda, tentu akan menjadi catatan tersendiri,” ujar Pramono di Jakarta kemarin.

Diberitakan sebelumnya, PKS telah memberikan berbagai pertimbangan dan opsi atas rencana penaikan harga BBM. Penolakan dan pertimbangan tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mitra koalisi.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, Sumatera Utara, Selasa (27/3), dalam pernyataannya juga telah memberikan sinyal bahwa PKS siap untuk berseberangan atau berada di luar pemerintahan jika harga BBM tetap dinaikkan.

Pramono melanjutkan, dalam sidang paripurna DPR hari ini, Dewan akan menempuh dulu mekanisme musyawarah dalam mengambil keputusan mengenai jadi tidaknya harga BBM dinaikkan. Bila titik temu tidak tercapai akan dilakukan mekanisme voting.

Anggota Fraksi PKS DPR Hidayat Nurwahid menekankan bahwa pihaknya tidak akan berubah sikap dalam paripurna hari ini. “Sikap PKS sudah sangat jelas. Kalaupun voting, tentu semua anggota Fraksi PKS akan menyatakan menolak rencana penaikan harga BBM. PKS tidak akan balik badan,” tegas anggota Majelis Syura PKS itu.

Menurut dia, rencana penaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyusahkan rakyat. Berbagai program kompensasi kepada rakyat, kata dia, tidak akan banyak bermanfaat bagi rakyat miskin. “Bantuan seperti ini tidak mungkin diberikan seterusnya dan tidak mungkin diberikan kepada seluruh masyarakat. Kita becermin pada pengalaman sebelumnya. Apalagi kesiapan pemerintah terkait pendataan rumah tangga sasaran tidak maksimal,” katanya.

Hidayat juga menyatakan bahwasikap PKS ini merupakan keberpihakan terhadap kaum ibu. Dia menjelaskan, kaum ibu akan semakin sulit mengatur kebutuhan rumah tangga, terutama dalam urusan dapur, karena barang-barang kebutuhan pokok pasti akan ikut naik.

Sikap DPD

Penolakan terhadap rencana penaikan harga BBM bersubsidi juga datang dari kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketua DPD Irman Gusman mengaku memahami kekecewaan masyarakat atas rencana penaikan harga BBM oleh pemerintah pada 1 April mendatang.
Menurut Irman, DPD ada bersama masyarakat dan berusaha memperjuang kan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil sidang paripurna DPD pada Kamis (15/3) yang secara resmi menolak penaikan harga BBM.

“Melihat kondisi masyarakat di daerah-daerah yang masih sulit, DPD telah menolak dan meminta pemerintah membatalkan penaikan harga BBM. Keputusan resmi DPD ini sudah disampaikan kepada DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan,” terangnya.

Mengenai aksi massa yang berlangsung beberapa hari terakhir, Irman meminta para peserta aksi melakukannya dengan tertib tanpa merusak fasilitas publik. Dia juga meminta agar aparat tidak bertindak represif untuk menghindari kerusuhan. Irman menyesalkan perusakan Kantor Perwakilan DPD di Mamuju, Sulawesi Barat, yangdilakukansejumlahmassa demonstran pada Rabu (28/3).

Atribut Parpol saat Demo

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Hasrullah menilai penggunaan simbol atau atribut parpol dalam demonstrasi penolakan rencana penaikan harga BBM telah merusak citra partai itu sendiri.

Menurut dia, parpol memiliki arena permainan sendiri dalam menyikapi kebijakan pemerintah yakni menyampaikan pendapat di parlemen tanpa harus turun ke jalanan.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan mengatakan, ada deviasi kebijakan dalam konteks penaikan harga BBM. Menurut dia, penaikan harga BBM merupakan persoalan ekonomi, tapi keputusannya diambil secara politik.

Kenyataan itu memberi celah bagi partai politik untuk mencuri popularitas di mata rakyat dengan menyatakan menolak penaikan harga BBM.(lin)