Ancam kepala daerah, Mendagri kontraproduktif
Rabu, 28 Maret 2012 - 17:34 WIB
Ancam kepala daerah, Mendagri kontraproduktif
A
A
A
Sindonews.com - Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada kepala daerah yang turun ke jalan bersama rakyat menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai berlebihan.
"Tidak perlu Mendagri mengancam, apalagi dengan pemecatan segala. Bisa kontraproduktif," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Lebih lanjut, Priyo memperingatkan, Mendagri jangan main ancam dan mengeluarkan keputusan kepala daerah yang ikut berdemo melawan rencana pemerintah sebagai pembangkang. Karena, selain kontraproduktif, langkah itu dinilai sangat tidak bijak.
"Saya menyarankan, Mendagri untuk membuat surat edaran dengan maklumat yang jelas dan tegas ditujukan kepada kepala daerah, mulai dari Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di seluruh Indonesia tentang etika pemerintahan. Pemerintahan kita itu, dari nasional hingga daerah satu, tanpa melihat etnis dan atribut tertentu," terangnya.
Kendati begitu, Priyo sepakat, bahwa setiap kepala daerah harus tunduk terhadap sistem pemerintahan pusat. "Ketika sudah disumpah, maka harus tunduk dengan pemerintahan," jelasnya.
Lebih lanjut, Priyo menambahkan, sebaiknya kepala daerah ketika berdemo tidak membawa lambang daerahnya masing-masing. "Kalau mau demo, saya anjurkan tidak perlu memakai lambang-lambang daerah," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Timur dan lainnya ikut turun jalan dan berorasi menolak rencana Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang akan diterapkan, pada 1 April 2012 mendatang. (san)
"Tidak perlu Mendagri mengancam, apalagi dengan pemecatan segala. Bisa kontraproduktif," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Lebih lanjut, Priyo memperingatkan, Mendagri jangan main ancam dan mengeluarkan keputusan kepala daerah yang ikut berdemo melawan rencana pemerintah sebagai pembangkang. Karena, selain kontraproduktif, langkah itu dinilai sangat tidak bijak.
"Saya menyarankan, Mendagri untuk membuat surat edaran dengan maklumat yang jelas dan tegas ditujukan kepada kepala daerah, mulai dari Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di seluruh Indonesia tentang etika pemerintahan. Pemerintahan kita itu, dari nasional hingga daerah satu, tanpa melihat etnis dan atribut tertentu," terangnya.
Kendati begitu, Priyo sepakat, bahwa setiap kepala daerah harus tunduk terhadap sistem pemerintahan pusat. "Ketika sudah disumpah, maka harus tunduk dengan pemerintahan," jelasnya.
Lebih lanjut, Priyo menambahkan, sebaiknya kepala daerah ketika berdemo tidak membawa lambang daerahnya masing-masing. "Kalau mau demo, saya anjurkan tidak perlu memakai lambang-lambang daerah," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Timur dan lainnya ikut turun jalan dan berorasi menolak rencana Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang akan diterapkan, pada 1 April 2012 mendatang. (san)
()
