Demokrat: Tolak BBM naik, Kepala Daerah membangkang!
Demokrat: Tolak BBM naik, Kepala Daerah membangkang!
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan, semua kepala daerah harus patuh dengan kebijakan pemerintah pusat. Baik itu Bupati, Walikota, dan Wakil Wali Kota. Termasuk kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Tidak boleh ada negara dalam negara. Sepenuhnya harus patuh pada pemerintah pusat untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat tersebut," ujar Didi melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (27/3/2012).
Dari manapun dia berasal, tambah Didi, kalau sudah jadi pejabat negara tentu sudah jadi milik negara/rakyat. Jadi tidak ada lagi urusan yang semata-mata hanya untuk kepentingan partainya saja.
"Lebih-lebih lagi ikut-ikutan turun ke jalan berdemo menentang kebijakan pemerintah pusat. Apalagi kalau ikut memobilisasi massa turun ke jalan, jelas ini adalah pembangkangan terhadap jabatan yang disandang-nya," terangnya.
Setiap kepala daerah, sambung Didi, harus patuh dan tunduk dengan kebijakan pemerintah pusat. "Kepala daerah sebagaimana amanat konstitusi adalah bagian dari pemerintah pusat. Jadi harus patuh dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat," tambahnya.
Masih menurut Diri, dalam hal kenaikan harga BBM, sikap kepala daerah mestinya ikut mensosialisasikannya apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat kepada masyarakat di daerahnya sebaik mungkin. Agar setiap langkah yang diambil pemerintah pusat demi rakyat, dapat diterima tanpa konflik.
"Tanpa mengurangi beban subsidi BBM, maka berbagai program pembangunan di daerah akan terancam kelangsungannya. Mulai dari perluasan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya," tukas Didi. (san)
"Tidak boleh ada negara dalam negara. Sepenuhnya harus patuh pada pemerintah pusat untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat tersebut," ujar Didi melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (27/3/2012).
Dari manapun dia berasal, tambah Didi, kalau sudah jadi pejabat negara tentu sudah jadi milik negara/rakyat. Jadi tidak ada lagi urusan yang semata-mata hanya untuk kepentingan partainya saja.
"Lebih-lebih lagi ikut-ikutan turun ke jalan berdemo menentang kebijakan pemerintah pusat. Apalagi kalau ikut memobilisasi massa turun ke jalan, jelas ini adalah pembangkangan terhadap jabatan yang disandang-nya," terangnya.
Setiap kepala daerah, sambung Didi, harus patuh dan tunduk dengan kebijakan pemerintah pusat. "Kepala daerah sebagaimana amanat konstitusi adalah bagian dari pemerintah pusat. Jadi harus patuh dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat," tambahnya.
Masih menurut Diri, dalam hal kenaikan harga BBM, sikap kepala daerah mestinya ikut mensosialisasikannya apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat kepada masyarakat di daerahnya sebaik mungkin. Agar setiap langkah yang diambil pemerintah pusat demi rakyat, dapat diterima tanpa konflik.
"Tanpa mengurangi beban subsidi BBM, maka berbagai program pembangunan di daerah akan terancam kelangsungannya. Mulai dari perluasan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya," tukas Didi. (san)
()
Explore More