SBY serang balik Megawati soal Sukhoi

Selasa, 27 Maret 2012 - 08:47 WIB
SBY serang balik Megawati...
SBY serang balik Megawati soal Sukhoi
A A A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerang balik Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait proyek pengadaan Sukhoi SU-32 MK2.

Serangan balik SBY ini disampaikan saat lawatannya ke China dan Hong Kong, akhir pekan lalu. Saat itu, baik SBY maupun Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan bahwa pengadaan Sukhoi sudah dimulai sejak 2003, saat pemerintahan di bawah kendali Presiden Megawati Soekarnoputri. Diduga, pengadaan Sukhoi saat itu penuh dengan penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Sekab Dipo Alam menyatakan, pembelian Sukhoi dari Rusia pada 2003 tidak dianggarkan dalam APBN. “Waktu itu, saya sebagai Deputi Menko Perekonomian menulis surat ke Departemen Pertahanan (sekarang Kementerian Pertahanan) bahwa kita masih belum setuju karena dananya memang tidak ada dalam APBN 2003 untuk pengadaan Sukhoi,” ungkap Dipo saat berada di dalam pesawat kepresidenan dalam penerbangan menuju Hong Kong, Minggu (25/3).

Selain itu, menurut dia, pengadaan juga tidak dianggarkan pada APBN Perubahan. Menurut Dipo, saat itu Matori Abdul Jalil sebagai Menteri Pertahanan tidak mengetahui proses pengadaan pesawat tempur tersebut. Demikian juga pengakuan sejumlah pejabat eselon satu di Departemen Pertahanan. Menurut Dipo, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Menko Polkam juga tidak mengetahui proses pengadaan pesawat tersebut.

“Jadi tidak ada yang tahu, termasuk Pak SBY yang ketika itu menjadi Menko Polkam tidak tahu, dan juga Menhan tidak tahu,” kata Dipo. Dipo mendapat informasi bahwa proses pengadaan Sukhoi saat itu dilakukan menggunakan sistem barter. “Jadi counter trade kelapa sawit yang dibarter dengan Sukhoi, itu yang saya tahu,” ungkapnya.

Menurut dia, pemerintah kemudian berkewajiban membayar sebagai ganti kelapa sawit milik swasta yang digunakan dalam barter tersebut.

Serangan balik ini ditujukan setelah sebelumnya Megawati Soekarnoputri mendesak pemerintah tidak memakai broker atau calo dalam pembelian Sukhoi. Bahkan, dugaan adanya broker dan markup dalam pengadaan Sukhoi ini sebelumnya dilontarkan salah satu politikus PDIP yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin.

Menanggapi serangan balik ini, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo balik mempertanyakan, kenapa SBY yang saat itu menjabat sebagai menko polkam merasa tidak tahu seluk beluk pembelian pesawat Sukhoi.

“Apakah SBY tidak ikut rapat kabinet? Atau tidak membaca keputusan rapat kabinet? Atau masa bodoh?” tandasnya. Sebab, menurut dia, jika saat itu Megawati dianggap melanggar undang-undang, tentunya bisa di-impeach oleh MPR.

Namun kenyataannya, ungkap Tjahjo, sampai akhir masa jabatan juga tidak ada masalah. “Apalagi, setiap keputusan pemerintah seharusnya sudah ditelaah dari berbagai UU yang ada, dan itu menjadi tugas Seskab dan Sekretaris Negara,” ujarnya.

Senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Helmy Fauzi. Dia menilai, sikap SBY dan anak buahnya tersebut justru menimbulkan tanda tanya, ada apa dibalik pembelian Sukhoi yang prosesnya berlangsung sekarang.”Ini mengada-ada saja,” tandas Helmy kepada SINDO, tadi malam.(lin)
()
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Megawati Hangestri Gabung...
Megawati Hangestri Gabung Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved