SBY telah mempolitisasi TNI-Polri

Sindonews.com - Sikap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi pengunjukrasa memprotes rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus menuai kritik.

Sejumlah aktivis 98' menilai sikap tersebut sebagai bentuk upaya politisasi terhadap TNI. Maka itu, pihaknya mendesak Presiden SBY untuk menghentikan politisasi TNI dan Polri dengan dalih apapun, termasuk alasan sebagai antisipasi penanganan gerakan protes anti kenaikan harga BBM.

Para aktivis 98' ini menduga pelibatan TNI dalam mengamankan aksi unjuk rasa merupakan bagian dari uji coba Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (KAMNAS). "Dalam RUU yang ditolak oleh kelompok kritis ini, dimungkinkan bagi TNI untuk terlibat dalam penanganan aksi-aksi protes masyarakat," ujar salah satu aktivis 98', Henry Sirait dalam diskusi mengenai keterlibatan TNI terkait protes rencana kenaikan harga BBM, di Kedai Kopi, Cikini, Jakarta Pusat (25/3/2012).

Hal senada disampaikan aktivis 98' lainnya Usman Hamid . Dia mengatakan sikap pemerintahan Presiden SBY ini sebagai bentuk nyata upaya politisasi terhadap TNI-Polri. "Ukuran TNI wajib dilibatkan diantaranya dengan dalih kepentingan nasional, demi pembangunan nasional dan untuk kepentingan stabilitas nasional. Karenanya, para aktivis 98 menolak politisasi TNI," tukas Usman yang juga Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Sejumlah aktivis 98' lainnya menambahkan, TNI dan Polri seharusnya tidak menggunakan kekerasan dalam mengamankan aksi unjuk rasa pemrotes rencana kenaikan harga BBM yang akan berlangsung mulai akhir bulan Maret ini hingga April mendatang.

"Karenanya kita harus menyatakan sikap bersama-sama tentang keterlibatan TNI dan penolakan terhadap kenaikan harga BBM," seru salah satu aktivis 98' lainnya dari Yogyakarta, Muhaji.