Golkar setuju dana kampanye dibatasi
Kamis, 15 Maret 2012 - 15:32 WIB
Golkar setuju dana kampanye dibatasi
A
A
A
Sindonews.com - Dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 bakal dibatasi. Hal ini tercetus dalam rapat tertutup Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sejumlah frasi siang tadi.
Partai Golongan Karya (Golkar) termasuk partai yang setuju rencana pembatasan itu. Pembatasan dana kampanye diterapkan agar parpol tidak melakukan pemborosan dalam belanja kampanye dinilai sangat tepat.
"Mengenai dana kampanye perlu ada pengaturan. Biar tidak terkesan jor-joran, terutama iklan," tutur Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (15/3/2012)
Meski sejauh ini baru sebatas usulan, Priyo berharap nanti pembatasan jangan terlalu kaku. "Menurut saya tidak perlu diatur secara kaku. Sehingga tidak ada kreasi atau pembatasan secara sturktur soal itu, "ucapnya
Namun apabila pembatasan dana politik bertujuan mencegah terjadinya money politic, maka Golkar akan langsung setuju. "Iklan yang bertaburan itu bisa juga bisa dikatakan money politic," tukas dia.
Begitu pula soal sumbangan dari pihak lain. Kata Priyo, sumbangan juga harus dibatasi terutama dari perorangan dan perusahaan. "Berapa jumlahnya harus diatur, kalau tidak celaka kita," tambahnya.(lin)
Partai Golongan Karya (Golkar) termasuk partai yang setuju rencana pembatasan itu. Pembatasan dana kampanye diterapkan agar parpol tidak melakukan pemborosan dalam belanja kampanye dinilai sangat tepat.
"Mengenai dana kampanye perlu ada pengaturan. Biar tidak terkesan jor-joran, terutama iklan," tutur Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (15/3/2012)
Meski sejauh ini baru sebatas usulan, Priyo berharap nanti pembatasan jangan terlalu kaku. "Menurut saya tidak perlu diatur secara kaku. Sehingga tidak ada kreasi atau pembatasan secara sturktur soal itu, "ucapnya
Namun apabila pembatasan dana politik bertujuan mencegah terjadinya money politic, maka Golkar akan langsung setuju. "Iklan yang bertaburan itu bisa juga bisa dikatakan money politic," tukas dia.
Begitu pula soal sumbangan dari pihak lain. Kata Priyo, sumbangan juga harus dibatasi terutama dari perorangan dan perusahaan. "Berapa jumlahnya harus diatur, kalau tidak celaka kita," tambahnya.(lin)
()
