PKS pertanyakan Satgas Pornografi
PKS pertanyakan Satgas Pornografi
A
A
A
Sindonews.com - Pembentukan Satuan Petugas (Satgas) Pornografi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tengah rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) patut dipertanyakan.
Wakil Sekjen Partai keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Ziddiq mengaku tak mengerti mengapa Satgas itu dibentuk berbarengan rencana kenaikan harga BBM.
"Ini jadi tanda tanya juga ya, dalam hiruk pikuk persoalan BBM Presiden membentuk Satgas Pornografi," tutur Mahfudz kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Menurut Mahfudz, pembentukan Satgas itu cukup bagus, namun mestinya dijelaskan lebih dulu agar tidak menimbulkan petanyaan. Apalagi, Satgas itu beranggotakan menteri.
"Satgas ini kalau dilihat temanya bagus-bagus saja, tapi orang jadi tanya-tanya, kok enggak ada angin atau hujan tiba-tiba bikin satgas anggotanya menterinya semua," ujarnya.
Pembentukan Satgas Pornografi memang cukup baik, tapi yang terpenting bagaimana cara pemberantasannya. Sebenarnya, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa Satgas pun pornografi bisa diberantas karena sudah ada undang-undang yang mengatur.
Menurutnya, penegakan hukum di lapangan oleh institusi penegak hukum belum menjadi agenda prioritas.
"Tapi bagimanapun, pornografi harus diberantas, bahaya dan dampaknya itu nyata, syaratnya harus ada konsistensi penegakan hukumnya serta sosialisasinya harus jelas," tukas Mahfudz.(lin)
Wakil Sekjen Partai keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Ziddiq mengaku tak mengerti mengapa Satgas itu dibentuk berbarengan rencana kenaikan harga BBM.
"Ini jadi tanda tanya juga ya, dalam hiruk pikuk persoalan BBM Presiden membentuk Satgas Pornografi," tutur Mahfudz kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Menurut Mahfudz, pembentukan Satgas itu cukup bagus, namun mestinya dijelaskan lebih dulu agar tidak menimbulkan petanyaan. Apalagi, Satgas itu beranggotakan menteri.
"Satgas ini kalau dilihat temanya bagus-bagus saja, tapi orang jadi tanya-tanya, kok enggak ada angin atau hujan tiba-tiba bikin satgas anggotanya menterinya semua," ujarnya.
Pembentukan Satgas Pornografi memang cukup baik, tapi yang terpenting bagaimana cara pemberantasannya. Sebenarnya, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa Satgas pun pornografi bisa diberantas karena sudah ada undang-undang yang mengatur.
Menurutnya, penegakan hukum di lapangan oleh institusi penegak hukum belum menjadi agenda prioritas.
"Tapi bagimanapun, pornografi harus diberantas, bahaya dan dampaknya itu nyata, syaratnya harus ada konsistensi penegakan hukumnya serta sosialisasinya harus jelas," tukas Mahfudz.(lin)
()
Explore More