Purnawirawan bisa tarik TNI aktif

Sindonews.com - Keterlibatan sejumlah purnawirawan TNI dalam politik praktis diduga bisa menarik sebagian anggota TNI aktif sebagai pendukungnya. Padahal Indonesia sebagai negara demokrasi, tidak memperbolehkan TNI berpolitik atau turut mendukung salah satu kontestan politik.

Pengamat militer Imparsial Al Araf mengatakan, telegram Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono yang memerintahkan seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan TNI untuk tetap menjaga netralitas politik, mengindikasikan adanya upaya pihak tertentu untuk memanfaatkan TNI demi kepentingan politik praktis.

Apalagi, saat ini banyak purnawirawan yang terlibat dalam aktivitas politik. Menurut dia, secara politis surat telegram itu menyiratkan bahwa ada indikasi di dalam purnawirawan TNI yang saat ini terlibat dalam politik dan partai politik serta mencoba melibatkan sebagian anggota TNI aktif untuk mendukungnya. "Bahkan mungkin sudah. Kemudian, keluarlah surat perintah ini," ungkapnya saat dihubungi kemarin di Jakarta.

Al Araf menyebut, secara politis saat ini terlihat fragmentasi politik yang terbuka di dalam purnawirawan TNI, yakni purnawirawan yang mendukung penguasa dan purnawirawan yang oposisi dengan penguasa. "Mungkin surat telegram ini untuk menjawab adanya upaya menarik TNI aktif dalam pertarungan politik yang terfragmentasi itu di dalam purnawirawanTNI," paparnya.

Dia juga menerangkan sudah seharusnya di dalam negara demokrasi, TNI tidak boleh berpolitik yakni turut dukung-mendukung salah satu kontestan politik. Karena itu, dia mendukung upaya panglima TNI tersebut, apalagi keterlibatan TNI dalam politik bertentangan dengan UU TNI No34/2004.

"Tapi lebih baik lagi jika presiden sendiri selaku otoritas politik yang melarang anggota TNI untuk berpolitik," tandasnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Mayjen (Purn) Yahya Sacawiria mengatakan, jaringan TNI tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan parpol. Tetapi jika keluarga TNI kemudian ikut mendukung dan memilih parpol tertentu, hal itu sahsah saja selama tidak ada pemaksaan dan politisasi lembaga TNI maupun pengerahan anggota TNI yang masih aktif.

Menurut dia, purnawirawan TNI terbiasa membuat strategi perencanaan operasi.Kemampuan ini sangat penting bagi parpol jika ingin menang dalam pemilu, maupun mempersolid kinerja partai. "Bukan berarti sipil tidak mampu, hanya saja purnawirawan TNI sudah terbiasa dengan didikan strategi dan itu diterapkan ketika aktif di militer," terangnya.

Yahya menjelaskan, setiap parpol tentu harus punya strategi dan target operasi untuk meraih sukses.Hal ini dapat diandalkan dalam memperjuangkan misi partai dalam sistem bernegara. Terlebih dalam jiwa purnawirawan TNI sudah tertanam doktrin tentang kesatuan bangsa dan NKRI,ditambah jaringan kuat purnawirawan militer yang tidak bisa dipandang remeh.

"Semua kelebihan yang dimiliki purnawirawan TNI ini sah-sah saja dijadikan partai, karena seorang purnawirawan militer sudah seperti masyarakat sipil biasa," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengaku khawatir atas manuver sejumlah purnawirawan TNI dalam kegiatan politik praktis yang bisa mengganggu netralitas prajurit TNI.

Untuk mengantisipasi keterlibatan prajurit TNI dalam politik, Panglima TNI memerintahkan seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan TNI untuk tetap menjaga netralitas politik. Penekanan itu disampaikan Agus kepada para pangdam, pangarmabar, pangarmatim, serta pangkoopsau I dan II melalui Surat Telegram (ST) NoST/175/2012 tertanggal 17 Februari 2012.

Ketua Departemen Kepemudaan DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Afiduddin mengatakan, parpol-parpol memang gencar menjaring purnawirawan TNI untuk memperkukuh kekuatan partai.

Para purnawirawan TNI, kata dia, harus diakui memiliki jaringan kuat serta karakter yang bisa diandalkan untuk mencapai kemenangan pemilu. Ketua Bidang Liga Mahasiswa NasDem dan peneliti Populis Institute, Alifikri, mengatakan bahwa purnawirawan TNI memang mempunyai kekuatan signifikan dalam Republik Indonesia. Hal ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan partai.

Selain itu, purnawirawan jen-deral merupakan orang-orang unggul yang dipilih ketika memimpin institusi militer. (san)