Mayoritas pemilih Demokrat tolak kenaikan harga BBM
Mayoritas pemilih Demokrat tolak kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut mayoritas pemilih Partai Demokrat menolak rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, mengatakan 87,41 persen pemilih Demokrat tidak menyetujui dengan kebijakan yang akan berlaku per 1 April mendatang.
"Mayoritas pemilih Partai Demokrat menolak kalau harga BBM naik," kata Adjie dalam siaran pers BBM, BLT, dan Efek Elektoralnya di kantor LSI, Rawamangung, Jakarta Utara, Minggu, 11/3/2012.
Menurut Adjie, semua masyarakat pemilih tidak setuju BBM dinaikkan. Dia mengatakan, 90,57 persen pemilih Golkar, 88,89 persen pemilih PDI-Perjuangan, 92,31 persen pemilih PPP, dan 82,50 persen pemilih PKS menolak kebijakan tersebut diberlakukan. "PKB 95.00 persen, PAN 66,67 persen, Gerindra 95,00 persen, dan lainnya 68,42 persen. Yang belum memutuskan 91,49 persen," kata Adjie.
LSI sendiri sudah tiga kali membuat survei opini masyarakat mensikapi kenaikan BBM, menjelang kebijakan tersebut diberlakukan. Survei tersebut diadakan pada 2005, 2008 dan 2008.
Dari tiga survei tersebut, penolakan terhadap kebijakan menaikkan BBM selalu di atas 70 persen. Pada 2005, ada 82.3 persen masyarakat menolak, 2008, ada 75,1 persen, sedangkan 2012 melonjak hingga 86.60 persen.
Survei LSI dilakukan pada 5 sampai 8 Maret 2012 dengan metode acak ke responden seluruh Indonesia. Sebanyak 440 responden dibekali handset LSU yang sudah diprogram untuk menjawab survei tertulis.
Survei ini diklaim LSI memiliki tingkat akurasi dengan margin of error 4,8 persen. Metode ini merupakan inovasi LSI untuk mensurvei sebuah peristiwa yang masih hangat.
Menurut Adjie, kebijakan BBM berkaitan erat dengan politik pencitraan. Dia mengatakan kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan dukungan atau penolakan masyarakat pemilih. "Apalagi jika kebijakan itu diambil menjelang pemilu 2014," ungkap Adjie.
"Mayoritas pemilih Partai Demokrat menolak kalau harga BBM naik," kata Adjie dalam siaran pers BBM, BLT, dan Efek Elektoralnya di kantor LSI, Rawamangung, Jakarta Utara, Minggu, 11/3/2012.
Menurut Adjie, semua masyarakat pemilih tidak setuju BBM dinaikkan. Dia mengatakan, 90,57 persen pemilih Golkar, 88,89 persen pemilih PDI-Perjuangan, 92,31 persen pemilih PPP, dan 82,50 persen pemilih PKS menolak kebijakan tersebut diberlakukan. "PKB 95.00 persen, PAN 66,67 persen, Gerindra 95,00 persen, dan lainnya 68,42 persen. Yang belum memutuskan 91,49 persen," kata Adjie.
LSI sendiri sudah tiga kali membuat survei opini masyarakat mensikapi kenaikan BBM, menjelang kebijakan tersebut diberlakukan. Survei tersebut diadakan pada 2005, 2008 dan 2008.
Dari tiga survei tersebut, penolakan terhadap kebijakan menaikkan BBM selalu di atas 70 persen. Pada 2005, ada 82.3 persen masyarakat menolak, 2008, ada 75,1 persen, sedangkan 2012 melonjak hingga 86.60 persen.
Survei LSI dilakukan pada 5 sampai 8 Maret 2012 dengan metode acak ke responden seluruh Indonesia. Sebanyak 440 responden dibekali handset LSU yang sudah diprogram untuk menjawab survei tertulis.
Survei ini diklaim LSI memiliki tingkat akurasi dengan margin of error 4,8 persen. Metode ini merupakan inovasi LSI untuk mensurvei sebuah peristiwa yang masih hangat.
Menurut Adjie, kebijakan BBM berkaitan erat dengan politik pencitraan. Dia mengatakan kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan dukungan atau penolakan masyarakat pemilih. "Apalagi jika kebijakan itu diambil menjelang pemilu 2014," ungkap Adjie.
()
Explore More