Draf RUU Kamnas belum ideal
Jum'at, 17 Februari 2012 - 17:05 WIB
Draf RUU Kamnas belum ideal
A
A
A
Sindonews.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) hingga kini masih belum rampung. Pembahasannya masih harus terus dilakukan lantaran masih jauh dari ideal.
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) masih jauh dari ideal. Pasalnya drafnya harus banyak dibenahi demi mencapai tujuan bersama.
"RUU Kamnas itu masih banyak bolong-bolong, dan masih jauh dari idealisasasi yang kita sangka, Komisi I punya posisi politik dan sikap yang harus dihormati. Karena nyata betul, setelah kita baca RUU itu masih banyak bolong-bolongnya," tutur Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2012).
Priyo memahami dan mengerti dengan baik apa yang disampaikan Komisi I. Tapi selain masih bolong-bolong dan jauh dari ideal, pemerintah sendiri masih belum menemukan satu pandangan mengenai RUU Kamnas.
Badan musywarah (Bamus) memutuskan untuk menyerahkan RUU ke Panitia Khusus (pansus). Hal ini tidak terlepas dari Polemik antara Komisi III dan Komisi I.
"Saya tahu memang sedikit ada polemik antara Komisi I dengan Komisi III. Badan Musyawarah (Banmus) sudah memutuskan untuk ditangani pansus, dengan melibatkan Komisi I dan III," paparnya.(azh)
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) masih jauh dari ideal. Pasalnya drafnya harus banyak dibenahi demi mencapai tujuan bersama.
"RUU Kamnas itu masih banyak bolong-bolong, dan masih jauh dari idealisasasi yang kita sangka, Komisi I punya posisi politik dan sikap yang harus dihormati. Karena nyata betul, setelah kita baca RUU itu masih banyak bolong-bolongnya," tutur Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2012).
Priyo memahami dan mengerti dengan baik apa yang disampaikan Komisi I. Tapi selain masih bolong-bolong dan jauh dari ideal, pemerintah sendiri masih belum menemukan satu pandangan mengenai RUU Kamnas.
Badan musywarah (Bamus) memutuskan untuk menyerahkan RUU ke Panitia Khusus (pansus). Hal ini tidak terlepas dari Polemik antara Komisi III dan Komisi I.
"Saya tahu memang sedikit ada polemik antara Komisi I dengan Komisi III. Badan Musyawarah (Banmus) sudah memutuskan untuk ditangani pansus, dengan melibatkan Komisi I dan III," paparnya.(azh)
()
