Permadi: Lebih baik KPK transparan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini diguncang isu perpecahan. Meskipun isu itu sudah dibantah, tapi indikasi kebenaran terjadinya perpecahan semakin kuat. Itu menyusul pengakuan Ketua KPK Abraham Samad saat beraudiensi dengan massa pendemo di Kantor KPK, Jalan Rasunda Said, Jakarta.
Sinyal perpecahan mencuat ketika Abraham Samad mengatakan suatu saat akan terlihat siapa di antara orang KPK yang tulus berjuang memberantas korupsi untuk kepentingan rakyat.
"Abraham Samad sempat bilang sejarah akan melihat siapa pengkhianat, siapa pejuang. Dari ungkapan ini jelas terkesan sedang ada perbedaan pendapat orang-Orang KPK sendiri," duga Politikus Partai Gerindra Permadi usai beraudiensi dengan Abraham Samad di KPK, Kamis (2/2/2012).
Perbedaan pendapat dalam pandangan hukum menurut paranormal itU satu hal yang wajar. Namun, jika yang terjadi perbedaan politik yang cenderung melindungi penguasa, maka lebih baik KPK transparan, jujur, dan terbuka.
"Kalau perpecahan akibat perbedaan pendapat hukum itu bisa kita terima. Kalau sudah sudah terkait politik, itu tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya KPK jangan menutup-nutupi, supaya masyarakat juga tahu apa yang terjadi sebenarnya," kata mantan anggota DPR RI itu.
Terkait desakan terhadap KPK agar menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka, menurut Permadi, sebaiknya masyarakat bersabar dan memberikan waktu kepada KPK untuk mengusut tuntas dengan bukti yang cukup.
Sebelumnya, Permadi ikut berdemo dengan elemen dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kantor KPK. Massa mendesak KPK agar menuntaskan kasus Wisma Atlet SEA Games dan menyeret Anas sebagai tersangka.(lin)
Sinyal perpecahan mencuat ketika Abraham Samad mengatakan suatu saat akan terlihat siapa di antara orang KPK yang tulus berjuang memberantas korupsi untuk kepentingan rakyat.
"Abraham Samad sempat bilang sejarah akan melihat siapa pengkhianat, siapa pejuang. Dari ungkapan ini jelas terkesan sedang ada perbedaan pendapat orang-Orang KPK sendiri," duga Politikus Partai Gerindra Permadi usai beraudiensi dengan Abraham Samad di KPK, Kamis (2/2/2012).
Perbedaan pendapat dalam pandangan hukum menurut paranormal itU satu hal yang wajar. Namun, jika yang terjadi perbedaan politik yang cenderung melindungi penguasa, maka lebih baik KPK transparan, jujur, dan terbuka.
"Kalau perpecahan akibat perbedaan pendapat hukum itu bisa kita terima. Kalau sudah sudah terkait politik, itu tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya KPK jangan menutup-nutupi, supaya masyarakat juga tahu apa yang terjadi sebenarnya," kata mantan anggota DPR RI itu.
Terkait desakan terhadap KPK agar menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka, menurut Permadi, sebaiknya masyarakat bersabar dan memberikan waktu kepada KPK untuk mengusut tuntas dengan bukti yang cukup.
Sebelumnya, Permadi ikut berdemo dengan elemen dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kantor KPK. Massa mendesak KPK agar menuntaskan kasus Wisma Atlet SEA Games dan menyeret Anas sebagai tersangka.(lin)
()