Seleksi PNS tetap pakai komputerisasi
Seleksi PNS tetap pakai komputerisasi
A
A
A
Sindonews.com - Proses seleksi pegawai negeri sipil (PNS) tetap akan menggunakan sistem komputerisasi. Adapun kehadiran perguruan tinggi negeri (PTN) hanya untuk mengawasi dan menyediakan bank soal.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB) Eko Prasodjo mengatakan, keterlibatan PTN dalam rekrutmen PNS sama halnya lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni untuk mengawasi pelaksanaan rekrutmen.
Namun, keterlibatan PTN lebih luas lagi dan tidak semata sebagai lembaga pengawas independen,tetapi juga diminta untuk menyediakan bank soal ujian. Mengenai pelaksanaan ujiannya, jelas Eko,tetap menggunakan computer assisted test (CAT). Eko mengungkapkan, instalasi CAT diharapkan dapat dipasang di seluruh provinsi pada tahun ini.
Ujian dengan CAT ini, ujarnya, akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Regional BKN serta PTN di bawah koordinasi rektor secara langsung. “Sistem baru ini didesain untuk menghindari penyimpangan,” tegas Eko kepada SINDO kemarin.
Dengan sistem CAT ini, setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda-beda untuk tingkat kesulitan yang sama. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta dapat mengetahui nilai mereka secara langsung. Skor tertinggi berhak melanjutkan pada tahap seleksi berikutnya.
Dengan sistem ini, maka kecurangan dengan mengatrol nilai tidak akan terjadi, sebab peserta dapat langsung mengetahui nilainya. Sistem CAT ini, menurut Eko, sudah dipakai dan berhasil diterapkan di Filipina.
Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, seleksi masuk mahasiswa saja masih ditemukan kebocoran soal ataupun contek-mencontek. Karena itu, menurut dia, tidak menjamin seleksi calon PNS yang akan dilakukan PTN dapat terbebas dari modus kecurangan yang sama.
Hakam pun mendukung tetap diterapkannya sistem komputerisasi saat ujian PNS. Sistem ujian dengan komputer, ujarnya, sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya. “Tidak boleh ada ujian tulis yang terbuat dari bahan cetak agar tidak terjadi kecurangan,” tegas Hakam.
Politikus PAN ini meminta agar pemerintah menutup setiap celah yang ada,terutama jeda waktu seusai ujian dan pengumuman. Hal ini untuk mencegah terjadinya lobi-lobi antara calon PNS dengan panitia. Hakam pun mengusulkan agar hasil seleksi diumumkan seusai ujian dilaksanakan. Hakam juga meminta ada penandatanganan pakta integritas antara rektor dan pemerintah agar mereka mampu memimpin proses seleksi dengan bersih.
Diketahui, pemerintah membentuk konsorsium PTN untuk menyeleksi rekrutmen PNS. Ada 10 PTN yang ditunjuk untuk melakukan proses itu. Mereka adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair),Universitas Sumatera Utara (USU),Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Senada diungkapkan anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain. Menurut dia, tidak akan terwujud transparansi dalam seleksi PNS meski ada PTN sebagai lembaga independen di dalamnya. Sebab, ujarnya, kongkalikong antara PTN dan pemerintah daerah untuk meluluskan peserta sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Kecurangan terjadi saat proses pengumuman, di mana banyak oknum di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang meloloskan peserta yang membayar, padahal saat pengumuman, peserta itu tidak lulus.
Politikus PKB ini menilai, dengan melihat kenyataan yang ada, maka seleksi PNS harus dikembalikan ke pemerintah pusat atau dalam hal ini Kemenpan dan RB yang memiliki kewenangan penuh. Kemenpan dan RB, ujarnya, harus melakukan rekrutmen dengan mekanisme terbuka dan melibatkan pengawas independen.
Sementara itu, Rektor ITB Akhmaloka yang dimintai komentarnya justru mengaku belum mengetahui secara teknis apa yang akan dilaksanakan oleh PTN dalam proses rekrutmen PNS nantinya.
Namun,menurut dia, merujuk kerja sama ITB dengan Pemerintah Kota Bandung dalam penerimaan PNS tahun lalu, ITB hanya diminta menyediakan soal, memeriksa, dan memberikan skor.(*)
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB) Eko Prasodjo mengatakan, keterlibatan PTN dalam rekrutmen PNS sama halnya lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni untuk mengawasi pelaksanaan rekrutmen.
Namun, keterlibatan PTN lebih luas lagi dan tidak semata sebagai lembaga pengawas independen,tetapi juga diminta untuk menyediakan bank soal ujian. Mengenai pelaksanaan ujiannya, jelas Eko,tetap menggunakan computer assisted test (CAT). Eko mengungkapkan, instalasi CAT diharapkan dapat dipasang di seluruh provinsi pada tahun ini.
Ujian dengan CAT ini, ujarnya, akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Regional BKN serta PTN di bawah koordinasi rektor secara langsung. “Sistem baru ini didesain untuk menghindari penyimpangan,” tegas Eko kepada SINDO kemarin.
Dengan sistem CAT ini, setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda-beda untuk tingkat kesulitan yang sama. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta dapat mengetahui nilai mereka secara langsung. Skor tertinggi berhak melanjutkan pada tahap seleksi berikutnya.
Dengan sistem ini, maka kecurangan dengan mengatrol nilai tidak akan terjadi, sebab peserta dapat langsung mengetahui nilainya. Sistem CAT ini, menurut Eko, sudah dipakai dan berhasil diterapkan di Filipina.
Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, seleksi masuk mahasiswa saja masih ditemukan kebocoran soal ataupun contek-mencontek. Karena itu, menurut dia, tidak menjamin seleksi calon PNS yang akan dilakukan PTN dapat terbebas dari modus kecurangan yang sama.
Hakam pun mendukung tetap diterapkannya sistem komputerisasi saat ujian PNS. Sistem ujian dengan komputer, ujarnya, sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya. “Tidak boleh ada ujian tulis yang terbuat dari bahan cetak agar tidak terjadi kecurangan,” tegas Hakam.
Politikus PAN ini meminta agar pemerintah menutup setiap celah yang ada,terutama jeda waktu seusai ujian dan pengumuman. Hal ini untuk mencegah terjadinya lobi-lobi antara calon PNS dengan panitia. Hakam pun mengusulkan agar hasil seleksi diumumkan seusai ujian dilaksanakan. Hakam juga meminta ada penandatanganan pakta integritas antara rektor dan pemerintah agar mereka mampu memimpin proses seleksi dengan bersih.
Diketahui, pemerintah membentuk konsorsium PTN untuk menyeleksi rekrutmen PNS. Ada 10 PTN yang ditunjuk untuk melakukan proses itu. Mereka adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair),Universitas Sumatera Utara (USU),Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Senada diungkapkan anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain. Menurut dia, tidak akan terwujud transparansi dalam seleksi PNS meski ada PTN sebagai lembaga independen di dalamnya. Sebab, ujarnya, kongkalikong antara PTN dan pemerintah daerah untuk meluluskan peserta sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Kecurangan terjadi saat proses pengumuman, di mana banyak oknum di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang meloloskan peserta yang membayar, padahal saat pengumuman, peserta itu tidak lulus.
Politikus PKB ini menilai, dengan melihat kenyataan yang ada, maka seleksi PNS harus dikembalikan ke pemerintah pusat atau dalam hal ini Kemenpan dan RB yang memiliki kewenangan penuh. Kemenpan dan RB, ujarnya, harus melakukan rekrutmen dengan mekanisme terbuka dan melibatkan pengawas independen.
Sementara itu, Rektor ITB Akhmaloka yang dimintai komentarnya justru mengaku belum mengetahui secara teknis apa yang akan dilaksanakan oleh PTN dalam proses rekrutmen PNS nantinya.
Namun,menurut dia, merujuk kerja sama ITB dengan Pemerintah Kota Bandung dalam penerimaan PNS tahun lalu, ITB hanya diminta menyediakan soal, memeriksa, dan memberikan skor.(*)
()
Explore More