Pimpinan KPK jangan terkooptasi kepentingan tertentu

Sindonews.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kompak menangkal upaya kooptasi oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, pimpinan KPK harus selalu waspada dan patuh pada etika, karena akan muncul banyak perangkap yang bisa direkayasa untuk memperlemah posisi setiap figur pimpinan KPK.

Jika salah satu unsur pimpinan KPK terperangkap oleh kepentingan politik, bisa dipastikan bahwa KPK akan kehilangan independensinya. KPK pun akan kehilangan efektivitasnya, karena akan lebih disibukan persoalan internal, yakni bertarung di dalam untuk menjaga dan melindungi kepentingan.

"Semua unsur pimpinan KPK jangan sampai terperangkap oleh kepentingan politik. Independesi KPK harus selalu terjaga, karena independensi menjadi faktor kunci yang menentukan baik-buruknya kinerja KPK periode sekarang," ujar anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Jakarta, Minggu (29/1/2012).

Hal ini disampaikan oleh Bambang terkait dengan adanya indikasi perpecahan di internal pimpinan KPK terkait proses penanganan kasus korupsi. Menurutnya, hal itu tak perlu terjadi jika semua unsur pimpinan KPK konsisten menjaga soliditas dan independesi institusi.

"Sangat memprihatinkan karena berbagai kalangan, pekan lalu, sempat menggunjingkan disharmoni yang terjadi pada jajaran pimpinan KPK," tukas politikus Partai Golkar ini.

Dia mengingatkan, pimpinan KPK harus belajar dari pengalaman buruk yang pernah menimpa beberapa figur pimpinan KPK sebelumnya. Pengalaman mereka sangat berharga dan mahal. Kepemimpinan mereka menjadi tidak efektif karena ketidakpatuhan pada etika kepemimpinan. Karena itu, pimpinan KPK saat ini jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama.

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, sejak awal saya sudah menekankan pentingnya pimpinan KPK memprioritaskan pemulihkan independensi KPK. Pimpinan KPK pun harus kompak menangkal upaya kooptasi oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, pimpinan KPK harus selalu waspada dan patuh pada etika, karena akan muncul banyak perangkap yang bisa direkayasa untuk memperlemah posisi setiap figur pimpinan KPK," tandasnya.