84 Pemilukada bersengketa di MK
84 Pemilukada bersengketa di MK
A
A
A
Sindonews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat selama 2011 terdapat 96 daerah di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pemilukada. Dari 96 daerah itu, tercatat 84 daerah mengalami sengketa pemilu dengan laporan yang masuk ke panitera MK sebanyak 132 perkara.
Akil Mochtar, salah satu hakim MK mengatakan, jumlah daerah yang bersengketa dalam pemilukada di MK pada 2011 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu 87,5 persen.
"Secara statistik, persentase ini membuktikan masih tingginya tingkat ketidakpuasan peserta terhadap proses penyelenggaraan pemilukada, sehingga proses demokrasi itu harus berakhir di ranah peradilan," ujarnya dalam "Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada" di Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Pada 2011, kata dia, majelis hakim MK mengabulkan permohonan pemohon di 10 daerah dari 84 daerah yang menyelenggarakan pemilukada. "Jadi secara persentase, hanya 11,9 persen dari daerah yang menyelenggarakan pemilukada 2011 dan mengajukan gugatan ke MK dikabulkan permohonannya," tambah Akil.
Rendahnya persentase putusan MK yang mengabulkannya permohonan pemohon di daerah pemilukada ini menunjukkan ketidakpuasan peserta terhadap hasil akhir penghitungan suara tidak disertai oleh argumentasi dan bukti-bukti yang kuat, serta meyakinkan majelis hakim.
"Dengan kata lain, bisa jadi peserta pemilukada hanya melakukan uji coba melalui beragam cara yang memungkinkan. Salah satunya dengan mengajukan permohonan sengketa pemilukada di MK, untuk menjadi pemenang dalam ajang pemilukada. Bila asumsi ini benar adanya, maka budaya demokrasi dan proses demokratisasi perlu mendapat perhatian," terangnya.
Menurutnya, pemilukada bukanlah semata arena menang-kalah, akan tetapi harus dimaknai sebagai media dalam menentukan pimpinan administratur pemerintahan lokal untuk masa jabatan pendek yakni lima tahun. (san)
Akil Mochtar, salah satu hakim MK mengatakan, jumlah daerah yang bersengketa dalam pemilukada di MK pada 2011 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu 87,5 persen.
"Secara statistik, persentase ini membuktikan masih tingginya tingkat ketidakpuasan peserta terhadap proses penyelenggaraan pemilukada, sehingga proses demokrasi itu harus berakhir di ranah peradilan," ujarnya dalam "Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada" di Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Pada 2011, kata dia, majelis hakim MK mengabulkan permohonan pemohon di 10 daerah dari 84 daerah yang menyelenggarakan pemilukada. "Jadi secara persentase, hanya 11,9 persen dari daerah yang menyelenggarakan pemilukada 2011 dan mengajukan gugatan ke MK dikabulkan permohonannya," tambah Akil.
Rendahnya persentase putusan MK yang mengabulkannya permohonan pemohon di daerah pemilukada ini menunjukkan ketidakpuasan peserta terhadap hasil akhir penghitungan suara tidak disertai oleh argumentasi dan bukti-bukti yang kuat, serta meyakinkan majelis hakim.
"Dengan kata lain, bisa jadi peserta pemilukada hanya melakukan uji coba melalui beragam cara yang memungkinkan. Salah satunya dengan mengajukan permohonan sengketa pemilukada di MK, untuk menjadi pemenang dalam ajang pemilukada. Bila asumsi ini benar adanya, maka budaya demokrasi dan proses demokratisasi perlu mendapat perhatian," terangnya.
Menurutnya, pemilukada bukanlah semata arena menang-kalah, akan tetapi harus dimaknai sebagai media dalam menentukan pimpinan administratur pemerintahan lokal untuk masa jabatan pendek yakni lima tahun. (san)
()
Explore More