Konflik GKI Yasmin bukti pemerintah lemah
Senin, 23 Januari 2012 - 07:03 WIB
Konflik GKI Yasmin bukti pemerintah lemah
A
A
A
Sindonews.com - Ketegangan yang terjadi di jemaat Gereja Kristen Indonesia
(GKI) Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat menunjukkan putusan Mahkamah Agung (MA) seperti tidak ada harganya. Pasalnya, sebagai lembaga tertinggi Yudikatif telah menyatakan kalau GKI Yasmin sudah menang namun konflik yang terjadi di tempat itu.
Menurut aktivis HAM International Center for Transitional Justice (ICTJ) Usman Hamid, yang terjadi di Yasmin tidak bisa dibiarkan terus menerus dalam polemik. Sebab, hampir setiap hari Minggu saat jemaat GKI Yasmin melakukan peribadatan selalu polemik yang muncul.
"Jika MA masih dianggap sebagai lembaga tertinggi yudikatif, maka putusannya
harus dijalankan," kata mantan Koordinator Kontras, Minggu (22/1/2012).
Dalam hal ini, yang paling bertanggungjawab atas putusan tersebut adalah pemerintah. Termasuk dalam jajaran itu adalah Kejaksaan dan Kepolisian. Ia juga mengatakan, ketegangan yang terjadi adalah warga GKI Yasmin merasa terancam oleh aksi dan kerumunan massa anti pendirian GKI Yasmin.
"Presiden dan Ketua umum partai politik harus turun ke lokasi untuk menyeleseikan polemik itu," tegasnya.
Lembaga negara belakangan menyatakan pentingnya empat pilar kebangsaan tapi hal itu tidak cukup ditunjukkan lewat tindakkan nyata. Terutama kapasitas resmi masing-masing sebagai pimpinan kelembagaan negara.
"Pasifnya sikap negara atas persoalan Yasmin, mencerminkan keragu-raguan dan rendahnya moralitas politik elite. Tak berani ambil resiko bukanlah sikap ideal seorang pemimpin," katanya.
Ia juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakkan tegas
terhadap setiap aksi yang mengancam kerukunan hidup berbangsa, beragama, dan bernegara.
(GKI) Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat menunjukkan putusan Mahkamah Agung (MA) seperti tidak ada harganya. Pasalnya, sebagai lembaga tertinggi Yudikatif telah menyatakan kalau GKI Yasmin sudah menang namun konflik yang terjadi di tempat itu.
Menurut aktivis HAM International Center for Transitional Justice (ICTJ) Usman Hamid, yang terjadi di Yasmin tidak bisa dibiarkan terus menerus dalam polemik. Sebab, hampir setiap hari Minggu saat jemaat GKI Yasmin melakukan peribadatan selalu polemik yang muncul.
"Jika MA masih dianggap sebagai lembaga tertinggi yudikatif, maka putusannya
harus dijalankan," kata mantan Koordinator Kontras, Minggu (22/1/2012).
Dalam hal ini, yang paling bertanggungjawab atas putusan tersebut adalah pemerintah. Termasuk dalam jajaran itu adalah Kejaksaan dan Kepolisian. Ia juga mengatakan, ketegangan yang terjadi adalah warga GKI Yasmin merasa terancam oleh aksi dan kerumunan massa anti pendirian GKI Yasmin.
"Presiden dan Ketua umum partai politik harus turun ke lokasi untuk menyeleseikan polemik itu," tegasnya.
Lembaga negara belakangan menyatakan pentingnya empat pilar kebangsaan tapi hal itu tidak cukup ditunjukkan lewat tindakkan nyata. Terutama kapasitas resmi masing-masing sebagai pimpinan kelembagaan negara.
"Pasifnya sikap negara atas persoalan Yasmin, mencerminkan keragu-raguan dan rendahnya moralitas politik elite. Tak berani ambil resiko bukanlah sikap ideal seorang pemimpin," katanya.
Ia juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakkan tegas
terhadap setiap aksi yang mengancam kerukunan hidup berbangsa, beragama, dan bernegara.
()
