KPK diminta usut dugaan skandal proyek DPR
Rabu, 18 Januari 2012 - 16:25 WIB
KPK diminta usut dugaan skandal proyek DPR
A
A
A
Sindonews.com- Gerah dituding pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR terlibat menentukan spesifikasi harga dalam proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Melchias Markus Mekeng gerah.
Ketua Banggar DPR ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Setjen DPR sebagai perencana dan pelaksana proyek pengadaan fasilitas di DPR. Selain KPK, Banggar juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPR melakukan penelusuran.
"BK periksa itu kesekjenan, bongkar permainan-perminan ini. Atau kalau perlu KPK masuk periksa ini permainan-permainan," seru Melchias di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Menurutnya, kesalahan dalam proyek ini ada di kesetjenan. Dia mengatakan, selaku wakil pemerintah Kesetjenan seharusnya memiliki standard pemerintah juga. Maka itu, Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat Soemirat harus tanggung jawab, karena dia yang menentukan spesifikasinya.
"Tidak masuk akal seorang anggota DPR mengurusi masalah kecil-kecil, urusan kursi, meja. Urusan yang kita pikirkan itu bagaimana dapil saya di NTB. Itu urusan saya, bukan urusan begini," tegas politikus Partai Golkar ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyebutkan usulan renovasi ruangan memang datang dari Banggar. Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh, surat permintaan renovasi ruangan dari pimpinan Banggar dikirim dua kali pada bulan Juli dan Agustus 2011.
Sekjen DPR juga menyertakan rekaman pembicaraan saat pimpinan Banggar bertemu konsultan proyek untuk membahas spesifikasi perlengkapan dan peralatan pendukung.
"Memang dalam transkip rekaman, kan semua di DPR terekam. Dalam transkip memang ada hal (permintaan spesifikasi tertentu) seperti itu. Itu makanya BK diberi kewenangan sepenuhnya melakukan penelusuran," kata Pramono.
Ketua Banggar DPR ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Setjen DPR sebagai perencana dan pelaksana proyek pengadaan fasilitas di DPR. Selain KPK, Banggar juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPR melakukan penelusuran.
"BK periksa itu kesekjenan, bongkar permainan-perminan ini. Atau kalau perlu KPK masuk periksa ini permainan-permainan," seru Melchias di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Menurutnya, kesalahan dalam proyek ini ada di kesetjenan. Dia mengatakan, selaku wakil pemerintah Kesetjenan seharusnya memiliki standard pemerintah juga. Maka itu, Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat Soemirat harus tanggung jawab, karena dia yang menentukan spesifikasinya.
"Tidak masuk akal seorang anggota DPR mengurusi masalah kecil-kecil, urusan kursi, meja. Urusan yang kita pikirkan itu bagaimana dapil saya di NTB. Itu urusan saya, bukan urusan begini," tegas politikus Partai Golkar ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyebutkan usulan renovasi ruangan memang datang dari Banggar. Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh, surat permintaan renovasi ruangan dari pimpinan Banggar dikirim dua kali pada bulan Juli dan Agustus 2011.
Sekjen DPR juga menyertakan rekaman pembicaraan saat pimpinan Banggar bertemu konsultan proyek untuk membahas spesifikasi perlengkapan dan peralatan pendukung.
"Memang dalam transkip rekaman, kan semua di DPR terekam. Dalam transkip memang ada hal (permintaan spesifikasi tertentu) seperti itu. Itu makanya BK diberi kewenangan sepenuhnya melakukan penelusuran," kata Pramono.
()
