BURT juga terlibat renovasi ruang Banggar
BURT juga terlibat renovasi ruang Banggar
A
A
A
Sindonews.com - Persoalan renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR diduga tak hanya melibatkan pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Tetapi, diyakini ada keterlibatan pihak tertentu.
Pihak tertentu ini, diduga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Persoalan, renovasi ini sendiri cukup mengejutkan publik, karena dilakukan secara diam-diam. Bahkan, biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini sendiri cukup mengejutkan, hingga Rp20 miliar.
"Kesetjenan itu hanya operator menjalankan kebijakan, pasti ada tangan-tangan yang ikut bermain sampai ini terjadi dan itu yang harus dicari. Dalam rapim ini yang akan kita cari," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/1/2012).
Pada kesempatan itu, dia juga meminta, pihak BRT untuk menjelaskan kepada publik mengenai perencanaan proyek renovasi ruang Banggar tersebut. Sebab, BURT tak bisa 'lepas tangan' begitu saja dalam menghadapi polemik renovasi ruang rapat Banggar DPR itu.
"Kemudian kesekjenan hanya menjalankan saja kecuali kalau memang ada semacam kerja sama atau kongkalikong di semua pihak sehingga pimpinan di kelembagaan tidak akan tahu," pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Pihak tertentu ini, diduga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Persoalan, renovasi ini sendiri cukup mengejutkan publik, karena dilakukan secara diam-diam. Bahkan, biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini sendiri cukup mengejutkan, hingga Rp20 miliar.
"Kesetjenan itu hanya operator menjalankan kebijakan, pasti ada tangan-tangan yang ikut bermain sampai ini terjadi dan itu yang harus dicari. Dalam rapim ini yang akan kita cari," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/1/2012).
Pada kesempatan itu, dia juga meminta, pihak BRT untuk menjelaskan kepada publik mengenai perencanaan proyek renovasi ruang Banggar tersebut. Sebab, BURT tak bisa 'lepas tangan' begitu saja dalam menghadapi polemik renovasi ruang rapat Banggar DPR itu.
"Kemudian kesekjenan hanya menjalankan saja kecuali kalau memang ada semacam kerja sama atau kongkalikong di semua pihak sehingga pimpinan di kelembagaan tidak akan tahu," pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
()
Explore More