Politik sumber masalah keamanan
Politik sumber masalah keamanan
A
A
A
Sindonews.com - Masalah-masalah keamanan yang belakangan ini menyeruak kepermukaan bukan hanya masalah institusi keamanan. Faktor kepentingan politik disinyalir juga mempengaruhi keamanan dan ketertiban nasional.
Purnawirawan Polri, Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto mengatakan Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) sampai sekarang belum dibahas. Dalam pembahasan draft RUU ini harus
melibatkan berbagai pihak, karena keamanan menjadi tanggung jawab bersama dan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Sumber masalah keamanan ada pada politik, kita ngomong Bima di belakangnya pasti ada politik. RUU ini kalau boleh dibilang, baik ya baik, tapi lebih baik tidak ada," ujar saat acara diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (14/1/2012).
Dia mengatakan, masih banyak hal lain yang perlu dibahas mengenai masalah keamanan. Misalnya, sebut dia, mengapa orientasi keamanan lebih berorientasi pada teritorial meskipun luas daratan hanya 30 persen. "Kenapa kita tidak berorientasi pada maritim?," katanya.
Menurutnya, urgensi RUU itu hanya untuk mengkoordinasikan berbagai institusi untuk menjaga keamanan nasional. Koordinasi ini, lanjutnya, tak perlu diatur dalam UU.
Sisno menilai, motif pembentukan RUU itu adalah kekuasaan. Jika RUU Kamnas disahkan, maka akan dibentuk Dewan Keamanan Nasional setingkat dengan menteri. "Ini perebutan kekuasaan saja," ujar Sisno.
Sisno menambahkan, dari segi perundang-undangan tak ada yang kurang untuk mengatur Kepolisian. Adapun, dari tataran operasional, menurut pengurus Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia itu, Kepolisian terus berbeda. (wbs)
Purnawirawan Polri, Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto mengatakan Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) sampai sekarang belum dibahas. Dalam pembahasan draft RUU ini harus
melibatkan berbagai pihak, karena keamanan menjadi tanggung jawab bersama dan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Sumber masalah keamanan ada pada politik, kita ngomong Bima di belakangnya pasti ada politik. RUU ini kalau boleh dibilang, baik ya baik, tapi lebih baik tidak ada," ujar saat acara diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (14/1/2012).
Dia mengatakan, masih banyak hal lain yang perlu dibahas mengenai masalah keamanan. Misalnya, sebut dia, mengapa orientasi keamanan lebih berorientasi pada teritorial meskipun luas daratan hanya 30 persen. "Kenapa kita tidak berorientasi pada maritim?," katanya.
Menurutnya, urgensi RUU itu hanya untuk mengkoordinasikan berbagai institusi untuk menjaga keamanan nasional. Koordinasi ini, lanjutnya, tak perlu diatur dalam UU.
Sisno menilai, motif pembentukan RUU itu adalah kekuasaan. Jika RUU Kamnas disahkan, maka akan dibentuk Dewan Keamanan Nasional setingkat dengan menteri. "Ini perebutan kekuasaan saja," ujar Sisno.
Sisno menambahkan, dari segi perundang-undangan tak ada yang kurang untuk mengatur Kepolisian. Adapun, dari tataran operasional, menurut pengurus Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia itu, Kepolisian terus berbeda. (wbs)
()
Explore More