Realisasi anggaran jangan cuma dikritisi

Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 melenceng dari target.

Penyakit tahunan yang bernama daya serap anggaran yang tidak optimal tersebut menjadi “tradisi”. Kondisi tersebut wajar dikritisi oleh Ketua DPR Marzuki Alie, karena APBN yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian tidak bisa dimaksimalkan, hanya karena sejumlah kementerian dan lembaga negara tak becus menggunakan anggaran.

Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya permasalahan yang serius dikalangan pengguna anggaran. DPR tak bisa mendiamkan permasalahan ini dan harus duduk bersama eksekutif untuk membahas masalahnya.

Pasalnya,persoalan penyerapan anggaran yang rendah tidak hanya terjadi tahun lalu tetapi selalu berulang, dan baru dipersoalkan ketika menjelang tutup tahun karena sejumlah kementerian dan lembaga mulai menunjukkan kepanikan, sebab anggarannya belum terbelanjakan secara maksimal.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sisa anggaran yang tak terpakai atau sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun lalu mencapai sebesar Rp39,2 triliun.

Sisa anggaran tersebut sudah diplot pemerintah untuk membiayai sejumlah sarana infrastruktur tahun ini. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo selalu mengingatkan agar kementerian dan lembaga negara segera memperbaiki pengelolaan anggaran,sehingga dana APBN yang diharap sebagai sumber pemutar roda pertumbuhan ekonomi berfungsi maksimal.

Yang menarik dikritisi adalah persoalan kesulitan penyerapan anggaran sebenarnya sudah terang benderang, tetapi faktanya belum ada solusi yang pas untuk keluar dari persoalan tersebut.

Kemenkeu mencatat beberapa penyebab mendasar rendahnya penyerapan anggaran,di antaranya proses persiapan pelaksanaan anggaran yang berantakan,penyusunan rencana penarikan dana yang masih amburadul, dan proses lelang yang telat.Anehnya, persoalan tersebut sudah terekam baik tetapi sepertinya tak ada upaya memberangus berbagai faktor penghambat tersebut.

Penyerapan anggaran yang tidak optimal sepertinya membuat sia-sia anggaran negara yang begitu besar,namun tak berpengaruh signifikan dalam pertumbuhan perekonomian nasional.

Sejumlah lembaga survei internasional mengungkapkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah lesunya perekonomian global,diyakini sebagai sumbangsih dari pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang terus bertambah.

Bank Dunia dalam publikasinya akhir tahun lalu menunjuk bahwa sebesar 70% pertumbuhan perekonomian domestik adalah kontribusi nyata dari kelas menengah yang jumlahnya sudah lebih dari separuh penduduk negeri ini.

Karena itu, sangat disayangkan bila anggaran tahunan negara sudah di atas seribu triliun tidak memberikan sumbangan secara optimal dalam pertumbuhan ekonomi.Tahun ini kita berharap APBN yang bernilai sebesar Rp1.435,4 triliun atau naik 8,7% dari anggaran tahun lalu, sudah terhindar dari penyerapan anggaran yang rendah.

Kita berharap tak ada lagi aturan atau kebijakan yang bisa menghambat penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan kepada kementerian dan lembaga negara.

Selain itu,pemerintah harus memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga negara yang mampu menunjukkan kinerja bagus dalam penyerapan anggaran. Sebaliknya, harus tegas memberi sanksi bagi mereka yang tidak optimal dalam penyerapan anggaran.

Penghargaan dan sanksi tersebut adalah mutlak dikenakan sehingga ada motivasi bagi kementerian dan lembaga untuk merealisasikan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Dan,kita berharap DPR tidak hanya sebatas mengkritisi penyakit anggaran yang terus berulang setiap akhir tahun.