Dua korban demo Sape ditembak jarak dekat

Sindonews.com - Polri tak mau menanggapi serius pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut petugas kepolisian tak menjalankan prosedur tetap (protap) saat menghadapi aksi demo di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Komnas HAM juga menyebut, telah terjadi pelanggaran HAM pada insiden bentrok itu.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman saat jumpa pers dan pemutaran video kerusuhan Bima, di Mabes Polri, Selasa (27/12/2011), mempersilakan siapa saja yang menyampaikan dugaannya. "Silakan-silakan saja," ucap Usman singkat. Namun yang pasti, pihak Polres Bima dan Polda NTB sudah menggunakan protap menanggulangi aksi unjuk rasa.

Harus diketahui, lanjut Usman, warga yang berdemo saat itu membawa senjata tajam. Anak kecil dan kaum ibu ikut berdemo, bahkan berada di barisan depan, seolah sengaja dijadikan tameng. Meski demikian, petugas cukup berhati-hati menghadapi demo itu. Petugas baru bergerak ketika pendemo berubah anarkis.

Dijelaskan Usman, dalam insiden itu ada dua orang korban tewas. "Kalau ada yang menyebutkan lebih dari itu, kami minta ditunjukkan datanya," kata Usman sambil mempertontonkan video kerusuhan tersebut.

Hasil otopsi lanjut Usman, tim dokter tak menemukan peluru dalam tubuh korban. "Ini artinya, korban ditembak jarak dekat, pelurunya tembus," imbuhnya sambil melihat kerusuhan yang sempat terekam kamera itu.

Kedua korban tewas tersebut, kata dia, ditemukan sekitar 900 meter dari pelabuhan Sape. Hingga kini polisi masih mencari apa penyebab dua orang itu ditembak.

Sedangkan dua orang yang mengalami luka tembak di kaki saat ini sudah dioperasi untuk pemasangan pen. Menurut Usman, belum diketahui jenis peluru yang ditembakkan di kaki kedua orang itu. Masih ada delapan korban luka-luka lain dirawat di Rumah Sakit Bima. Ada 30 orang luka ringan sekarang masih obat jalan.

Menurut laporan di lapangan, lanjut Usman, sebelum melakukan aksinya, warga dikoordinir dan dikumpulkan di masjid. Dengan menggunakan towa (pengeras suara) warga diimbau untuk berdemo.

"Saat mereka melakukan arak-arakan menuju pelabuhan Sape, polisi juga melakukan pengawalan. Namun saat massa menggunakan pemblokir pelabuhan, polisi melarang, karena itu untuk kepentingan publik," kata Usman. (lin)