DPD desak KPK tangkap big fish

Sindonews.com - Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai membaik dari tahun ke tahun. Indikatornya, terlihat dari jumlah produk yang dihasilkan, selain itu sinergisitas antara DPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mampu menghasilkan produk legislasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Ketua DPD Irman Gusman, menengok sejarahnya, DPD memang bertugas untuk mengakomodasi aspirasi daerah sekaligus memberikan peran lebih besar kepada daerah.

Pada refleksi akhir tahun 2011 dengan tema Indonesia 2011 dalam perspektif daerah, catatan reflektif DPD menyongsong 2012 yang digelar di Lobby Gedung DPD Senayan Jakarta, Kamis (22/12/2011), Irman mengungkapkan, tahun kedua pada periode (2009 - 2014) DPD telah menghasilkan 91 produk.

Produk yang dimaksud adalah 8 buah rancangan undang-undang (RUU), 39 buah pandangan dan pendapat, 4 pertimbngan, 24 buah pengawasan, pertimbangan DPD yang berkaitan dengan anggaran sebanyak 14 buah dan usulan DPD atas program legislasi nasional sebanyak 2 buah.

Jumlah itu menunjukkan adanya peningkatan produktivitas DPD dibandingkan periode pertama tahun 2004-2009. Periode itu DPD menghasilkan 196 produk keputusan. Jika dihitung rata-rata periode lalu menghasilkan 39 produk per tahun, periode kedua menghasilkan 45 produk.

Mengenai demokrasi, menurut Irman, baik di tingkat lokal maupun nasiol sistem demokrasi sudah berjalan baik. Meski diakuinya, terdapat kekuarangan dan sengketa di sana-sini. Namun, sebagian besar bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). "Ini perlu kita apresiasi, walaupun terakhir kita mendengar ada pembakaran rumah Gubernur Papua.Tetapi over all semua berjalan dengan baik," ungkapnya.

Terkait masalah pemberantasan korupsi, menurut Irman saatnya pimpinan KPK baru mengungkap kasus korupsi yang besar- besar. "KPK baru harus bisa menangkap big fish, supaya bisa menjadi breakthrough pemberantasan korupsi di Indonesia," tambahnya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara makro mengalami perkembangan pesat sehingga mendapat perhatian dari banyak pengamat ekonomi. Namun, pertumbuhan itu belum cukup, pemerintah masih harus memberikan perhatian lebih pada sektor riil. Sebab, sektor itu tempat masyarakat Indonesia berada.

Daya saing nasional di tingkat global juga harus ditingkatkan. DPD sendiri sudah mulai meningkatkan daya saing di tingkat provinsi. Hal yang dipandang cukup penting adala public policy. Menurut Irman, terlalu berisiko apabila menyerahkan kepemimpinan kepada pemimpin yang kurang berpengalaman.

"Kita harus kritis, jangan mau menyerahkan kepemimpinan kita kepada pemimpin yang abal-abal," tukasnya.

Demokrasi Indonesia saat ini masuk ke ranking 60 dunia di bawah Afrika Selatan dan Thailand, bahkan di bawah Timor Leste. Human Development Index (HDI) atau indek pembangunan manusia, Indonesia juga berada di papan bawah.

"Kita tidak perlu reaktif menanggapi HDI yang menempatkan kita di papan bawah. Justru ini bisa menjadi cermin untuk kita bagaimana memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujarnya.

Terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti melihat DPD masih belum berbuat apa-apa. Peningkatan produktivitas dengan menghasilkan jumlah produk tak bisa dijadikan sebagai ukuran. Ukuran berhasil atau tidak itu, jika memberi implikasi terhadap perbaikan sebuah wilayah.

Atau memberikan sumbangsih perbaikan kualitas dalam pemberantasan korupsi. Kata dia, korupsi masih merajalela mulai dari tingkat daerah. Juga masih banyak konfik dan sengketa tanah antara perusahaan dengan warga yang berujung kekerasan. (lin)