Kaji Matang Pembebasan 300 Koruptor, KPK Mengaku Tak Diajak Koordinasi

loading...
Kaji Matang Pembebasan 300 Koruptor, KPK Mengaku Tak Diajak Koordinasi
Kaji Matang Pembebasan 300 Koruptor, KPK Mengaku Tak Diajak Koordinasi
A+ A-
JAKARTA - Rencana Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membebaskan ratusan narapidana kasus korupsi guna menghindari penularan virus corona di lembaga pemasyarakatan (LP) perlu dikaji matang. Korupsi adalah kejahatan dengan dampak kerusakan yang besar sehingga pelakunya seharusnya tidak mudah mendapatkan keringanan hukuman.

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menyebut alasan membebaskan ratusan penghuni penjara tersebut, termasuk napi koruptor dan narkoba, karena pertimbangan kemanusiaan. Atas rencana tersebut Kemenkumham akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Namun, Kemenkumham juga dinilai perlu menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai kondisi LP yang saat ini dihuni para koruptor, termasuk soal kecilnya kapasitas ruang tahanan yang terjadi. Pasalnya, selama ini publik sangat sering menerima informasi mengenai napi koruptor yang justru mendapatkan fasilitas mewah saat menjalani tahanan. Tanpa transparansi, kebijakan ini rentan memicu polemik luas dan pemerintah bisa dianggap tidak sungguh-sungguh berpihak pada pemberantasan korupsi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan, sebelum sebuah aturan diubah semestinya dikaji dulu secara matang dan sistematis. "Apabila fokus pengurangan jumlah napi untuk mengurangi wabah bahaya Covid-19, Kemenkumham semestinya menyampaikan secara terbuka ke publik bahwa yang kelebihan penghuni di LP saat ini dari jenis kejahatan apa," ujar Ali kepada wartawan di Jakarta kemarin.



Terkait kebijakan ini, Kemekumham tidak melakukan koordinasi apa pun dengan KPK. Menurut Ali, KPK melalui Biro Hukum tidak pernah diminta pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukkan ke dalam perubahan PP Nomor 99/2012 tersebut. (Baca: Tak Logis dan Kontroversial, Napi Koruptor Mau Dibebaskan karena Corona)

Dalam konteks pencegahan korupsi, kata dia, KPK telah melakukan kajian terkait layanan LP yang juga mengidentifikasi persoalan overload yang ada. KPK telah menemukan dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana perkara korupsi Wahid Husen selaku Kepala LP Sukamiskin yang ditangani KPK pada 2018.

Tindak lanjut kajian tersebut, dari 14 rencana aksi yang diimplementasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sejak 2019 baru 1 rencana aksi yang statusnya closed (selesai). "KPK meyakini jika rencana aksi tersebut telah dijalankan semuanya, persoalan terkait layanan LP, termasuk kelebihan penghuni sebenarnya dapat diselesaikan," katanya.



Ali menyebutkan, mengingat nyaris separuh dari penghuni LP dan rumah tahanan negara (rutan) adalah kasus narkoba, salah satu rekomendasi jangka menengah KPK dalam menekan overstay adalah mendorong revisi PP Nomor 99/2012, khususnya untuk pemberian remisi bagi pengguna narkoba.
"Jika dilakukan revisi terhadap PP tersebut KPK berharap tidak diberikan kemudahan bagi para napi koruptor. Mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat," ucapnya.
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top