Jokowi Nilai Pembatasan yang Dilakukan Daerah Masih Wajar
Jokowi Nilai Pembatasan yang Dilakukan Daerah Masih Wajar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sejauh ini kebijakan di daerah belum ada yang berbeda dengan pemerintah pusat. Dia menilai kebijakan pembatasan di daerah masih wajar.
“Bahwa ada pembatasan sosial, ada pembatan lalu lintas, saya kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar bahwa daerah juga ingin mengontrol daerahnya masing-masing,” ujarnya saat melakukan peninjauan rumah sakit (RS) di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020). (Baca juga: KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Pilihan Pemerintah Paling Rasional )
Namun, dia mengingatkan bahwa kebijakan daerah dalam penanganan virus Corona bukanlah keputusan-keputusan besar. Dia kembali mengingatkan bahwa karantina wilayah atau lockdown bukan wewenang daerah.
“Tetapi sekali lagi tidak dalam bentuk keputusan-keputusan besar. Misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede atau yang sering dipakai lockdown,” ucapnya.
Lebih lanjut Jokowi menuturkan bahwa lockdown berarti tidak memperbolehkan masyarakat untuk keluar rumah. Selain itu juga semua layanan transportasi berhenti, termasuk juga kegiatan perkantoran.
“Nah ini kita kan tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting kita sampaikan sejak awal, social distancing, physicial distancing, itu yang paling penting,” paparnya.
Menurutnya, jika masyarakat disiplin untuk menjaga jarak dan rajin mencuci tangan maka penularan dapat dicegah. Jokowi menambahkan bahwa kebijakan untuk tidak melakukan lockdown didasarkan pada pengalaman-pengalaman negara lain yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. (Baca Juga: PNS DPR yang Meninggal karena Corona Tak Jaga Absen Paripurna 30 Maret)
“Dari pengalaman-pengalaman 202 negara yang telah membuat policy, policy, policy kita pelajari semua. Ada plus dan minus. Dan tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi negara kita baik geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, dan kemampuan fiskal kita,” paparnya.
“Bahwa ada pembatasan sosial, ada pembatan lalu lintas, saya kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar bahwa daerah juga ingin mengontrol daerahnya masing-masing,” ujarnya saat melakukan peninjauan rumah sakit (RS) di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020). (Baca juga: KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Pilihan Pemerintah Paling Rasional )
Namun, dia mengingatkan bahwa kebijakan daerah dalam penanganan virus Corona bukanlah keputusan-keputusan besar. Dia kembali mengingatkan bahwa karantina wilayah atau lockdown bukan wewenang daerah.
“Tetapi sekali lagi tidak dalam bentuk keputusan-keputusan besar. Misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede atau yang sering dipakai lockdown,” ucapnya.
Lebih lanjut Jokowi menuturkan bahwa lockdown berarti tidak memperbolehkan masyarakat untuk keluar rumah. Selain itu juga semua layanan transportasi berhenti, termasuk juga kegiatan perkantoran.
“Nah ini kita kan tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting kita sampaikan sejak awal, social distancing, physicial distancing, itu yang paling penting,” paparnya.
Menurutnya, jika masyarakat disiplin untuk menjaga jarak dan rajin mencuci tangan maka penularan dapat dicegah. Jokowi menambahkan bahwa kebijakan untuk tidak melakukan lockdown didasarkan pada pengalaman-pengalaman negara lain yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. (Baca Juga: PNS DPR yang Meninggal karena Corona Tak Jaga Absen Paripurna 30 Maret)
“Dari pengalaman-pengalaman 202 negara yang telah membuat policy, policy, policy kita pelajari semua. Ada plus dan minus. Dan tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi negara kita baik geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, dan kemampuan fiskal kita,” paparnya.
(kri)
Explore More