Wabah Corona Meluas, Presiden Disarankan Copot Staf Ahli Tak Mengerti Hal Teknis

JAKARTA - Penanganan wabah virus corona di Indonesia menemui titik krisis, meskipun Presiden telah menunjuk juru bicara, juga membentuk Gugus Tugas yang dipimpin Doni Monardo. Publik masih diliputi kecemasan seiring kebijakan pemerintah yang belum menghasilkan pencegahan signifikan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden kebingungan dalam memahami situasi. Hal ini karena Presiden telanjur percaya dengan laporan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyatakan Indonesia bebas penyebaran wabah.

"Menkes hanya menyampaikan informasi yang membuat Presiden senang, sementara Presiden tidak memiliki penasihat sains kredibel penunjang, ini kesalahan Presiden, staf ahli di Istana itu terlalu banyak omong kosong, sementara saat negara seperti sekarang ini, siapa di antara staf ahli itu yang punya pengetahuan sains? Kita belum dengar satu pun yang bicara dan masuk akal," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/3/2020). (Baca Juga: Corona Menggila, Korban Meninggal Terbanyak di Jakarta).

Dedi menuturkan, seharusnya ada staf ahli bidang sains di Istana, sementara yang ada saat ini di dominasi staf ahli bidang sosial politik. "Dengan kejadian ini, Presiden lebih baik mengganti semua staf ahli yang tidak terlalu mengerti hal-hal teknis, termasuk Menkes rasanya sangat layak mengundurkan diri atau sekurang-kurangnya diberhentikan," jelasnya. (Baca Juga: Harga Masker Meroket, Menkes Sebut Hukum Pasar).

Dedi melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Presiden yang justru mengundang wisatawan saat banyak negara telah terpapar wabah. "Inilah buah dari kebijakan tersebut, bahkan warga asing terutama dari China tetap masuk meskipun kita sedang krisis penanganan, jelas ini membahayakan warga negara," katanya.

Dedi berharap, Presiden segera mengambil kebijakan dengan lebih dulu mendengar ahli bidang relevan, tidak sekadar percaya pada Menkes yang telah terbukti menjerumuskan Indonesia ke kondisi krisis. "Presiden harus punya pengetahuan langsung dari bidang relevan, sangat disayangkan jika hari-hari ke depan Presiden kembali mengambil langkah salah."