Tak Hanya Jakarta, Rapid Test Corona Juga Harus Dilakukan di Bodetabek
Jum'at, 20 Maret 2020 - 21:31 WIB
Tak Hanya Jakarta, Rapid Test Corona Juga Harus Dilakukan di Bodetabek
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memulai uji cepat atau rapid test COVID-19 secara massal.
Sebagai awalan, warga DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan akan menjadi prioritas. Per 19 Maret saja, jumlahnya warga Jakarta yang terinfeksi Corona sudah mencapai 51 orang atau sekitar 24,3% dari jumlah total pasien yang mencapai 309 orang.
"Sebagai Pimpinan MPR, saya berharap rapid test COVID 19 juga dilakukan ke seluruh wilayah DKI Jakarta dan wilayah-wilayah lainya yang rentan Corona. Tidak hanya DKI Jakarta, mengingat besarnya aktivitas warga dari luar, khususnya dari kawasan Bodetabek (Bogor Depok Tanggerang Bekasi) yang sehari-hari bekerja ke DKI menggunakan commuter line maupun bus yang notabene tak di desinfektan. Maka warganya juga harus segera di rapid test," tutur Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Mantan Ketua DPR 2014-2019 ini mengingatkan, untuk melakukan rapid test tidak perlu membuat kegiatan yang memancing kerumunan warga. Pemerintah melalui tenaga medis bisa mendatangi langsung rumah-rumah warga atau door to door sehingga tak menimbulkan masalah baru.
"Diusahakan rapid test tidak dipusatkan di satu tempat dan tidak memancing kerumunan massa. Sehingga, menghindari bercampurnya orang yang telah terpapar virus COVID-19 dengan yang masih sehat. Sebab, orang yang terlihat sehat pun sebenarnya bisa berperan sebagai carrier COVID-19 dan bisa menularkan virus tersebut ke orang lain," tutur Bamsoet.
Bamsoet mencontohkan kejadian di Korea Selatan. Akibat satu orang positif Corona beraktivitas di rumah ibadah menyebabkan 46 orang lainnya terkena virus tersebut.
Keberhasilan Korea Selatan melawan C0VID-19 tanpa lockdown juga patut ditiru. Kuncinya ada pada tes massal yang gratis, keterbukaan informasi, serta tidak ada kegiatan pemerintahan maupun keagamaan yang memancing kerumunan.
"Dalam sebulan, Korea Selatan bisa melakukan 320.000 test kepada warganya secara gratis. Indonesia tak boleh kalah. Warga yang berinisiatif mendatangi rumah sakit untuk melakukan tes juga harus di gratiskan. Pemerintah dapat memanfaatkan alokasi anggaran pada struktur pos belanja lain-lain yang ada di dalam kelompok belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp128 triliun," tutur Bamsoet.
Bamsoet mengaku sudah melakukan test COVID-19 pekan lalu dan hasilnya negatif. Di juga akan melakukan pembicaraan dengan pihak BNPB agar bisa bekerja sama dengan parlemen untuk melakukan tes untuk karyawan dan keluarganya dilingkungan MPR/DPR/DPD pekan depan.
Khusus untuk anggota parlemen, Bamsoet menegaskan bahwa jika ada anggota parlemen dan keluarganya memerlukan pengecekan, Pimpinan MPR RI bisa meminta petugas datang ke rumah yang bersangkutan untuk test COVID 19 Accurate Real Time cukup 15 menit.
“Kami juga berharap BUMN maupun perusahaan swasta juga harus memulainya. Sisihkan pendapatan usaha untuk kemanusiaan. Saatnya kita peduli dan bersama memerangi wabah Corona," tutur Bamsoet.
Sebagai awalan, warga DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan akan menjadi prioritas. Per 19 Maret saja, jumlahnya warga Jakarta yang terinfeksi Corona sudah mencapai 51 orang atau sekitar 24,3% dari jumlah total pasien yang mencapai 309 orang.
"Sebagai Pimpinan MPR, saya berharap rapid test COVID 19 juga dilakukan ke seluruh wilayah DKI Jakarta dan wilayah-wilayah lainya yang rentan Corona. Tidak hanya DKI Jakarta, mengingat besarnya aktivitas warga dari luar, khususnya dari kawasan Bodetabek (Bogor Depok Tanggerang Bekasi) yang sehari-hari bekerja ke DKI menggunakan commuter line maupun bus yang notabene tak di desinfektan. Maka warganya juga harus segera di rapid test," tutur Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Mantan Ketua DPR 2014-2019 ini mengingatkan, untuk melakukan rapid test tidak perlu membuat kegiatan yang memancing kerumunan warga. Pemerintah melalui tenaga medis bisa mendatangi langsung rumah-rumah warga atau door to door sehingga tak menimbulkan masalah baru.
"Diusahakan rapid test tidak dipusatkan di satu tempat dan tidak memancing kerumunan massa. Sehingga, menghindari bercampurnya orang yang telah terpapar virus COVID-19 dengan yang masih sehat. Sebab, orang yang terlihat sehat pun sebenarnya bisa berperan sebagai carrier COVID-19 dan bisa menularkan virus tersebut ke orang lain," tutur Bamsoet.
Bamsoet mencontohkan kejadian di Korea Selatan. Akibat satu orang positif Corona beraktivitas di rumah ibadah menyebabkan 46 orang lainnya terkena virus tersebut.
Keberhasilan Korea Selatan melawan C0VID-19 tanpa lockdown juga patut ditiru. Kuncinya ada pada tes massal yang gratis, keterbukaan informasi, serta tidak ada kegiatan pemerintahan maupun keagamaan yang memancing kerumunan.
"Dalam sebulan, Korea Selatan bisa melakukan 320.000 test kepada warganya secara gratis. Indonesia tak boleh kalah. Warga yang berinisiatif mendatangi rumah sakit untuk melakukan tes juga harus di gratiskan. Pemerintah dapat memanfaatkan alokasi anggaran pada struktur pos belanja lain-lain yang ada di dalam kelompok belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp128 triliun," tutur Bamsoet.
Bamsoet mengaku sudah melakukan test COVID-19 pekan lalu dan hasilnya negatif. Di juga akan melakukan pembicaraan dengan pihak BNPB agar bisa bekerja sama dengan parlemen untuk melakukan tes untuk karyawan dan keluarganya dilingkungan MPR/DPR/DPD pekan depan.
Khusus untuk anggota parlemen, Bamsoet menegaskan bahwa jika ada anggota parlemen dan keluarganya memerlukan pengecekan, Pimpinan MPR RI bisa meminta petugas datang ke rumah yang bersangkutan untuk test COVID 19 Accurate Real Time cukup 15 menit.
“Kami juga berharap BUMN maupun perusahaan swasta juga harus memulainya. Sisihkan pendapatan usaha untuk kemanusiaan. Saatnya kita peduli dan bersama memerangi wabah Corona," tutur Bamsoet.
(dam)
