Ada 227 Kasus Positif, Pemerintah Dinilai Anggap Remeh Covid-19
Kamis, 19 Maret 2020 - 10:56 WIB
Ada 227 Kasus Positif, Pemerintah Dinilai Anggap Remeh Covid-19
A
A
A
JAKARTA - Pasien positif Corona (Covid-19) di Indonesia sudah bertambah menjadi 227 kasus. Artinya, ada penambahan 55 kasus positif Corona dalam waktu satu hari pada Rabu, 18 Maret kemarin, dan 19 orang meninggal dalam waktu 16 hari sejak kasus pertama ditemukan 2 Maret lalu. (Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Anggap Remeh Virus Corona)
Anggota Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menilai pemerintah seperti mengabaikan dan menyepelekan kasus pandemi Corona ini. Dia mengaku sudah berulangkali mengingatkan pemerintah untuk belajar dari negara lain guna menekan penyebaran Covid-19 ini dengan melakukan lockdown. (Baca juga: Positif Corona di Indonesia 227 Kasus, 19 Meninggal Dunia)
“Sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwa virus Corona yang berada di Indonesia ini akan seperti efek bola salju, yang bergulir dari kecil dan akan terus membesar, ini seperti fenomena gunung es. Pemerintah terlalu lambat sehingga sekarang sudah 19 orang yang meninggal karena positif Corona. Tolong Pak Presiden jangan anggap sepele virus Corona ini. “Segera ambil sikap lakukan lockdown karena virus ini terus membuat masyarakat khawatir dan bingung karena masih belum terdeteksi,” desak Putu saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini mengingatkan, bahwa di tengah gejolak virus Corona saat ini, pemerintah jangan hanya memikirkan keselamatan ekonomi dengan mengorbankan warganya. Menurutnya, jika lockdown terjadi masih banyak cara untuk menekan dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat.
“Salah satunya, saya mengusulkan agar pemerintah door to door memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Pemberian beras gratis kepada masyarakat saat masa lockdown nanti. Ini adalah solusi yang paling cepat dan tepat untuk membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Pemerintah jangan gengsi menggunakan program pro rakyat yang pernah digunakan era Pak SBY dulu, utamakanlah keselamatan rakyat,” tegasnya.
Namun demikian, anggota Komisi VI DPR ini mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menghentikan kunjungan kerja dan perjalanan dinas seluruh aparatur pemerintahan. Menurutnya, dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara) kepada masyarakat.
“Anggaran perjalanan dinas pemerintah harus dialihkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa kebutuhan pokok di beberapa wilayah yang terkena dampak pademi virus Corona, baik sembako, obat-obatan, masker, makanan bayi dan juga tentu popok bayi. Jadi pemerintah harus segera melakukan lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19 ini,” kata legislator asal Bali itu.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menilai pemerintah seperti mengabaikan dan menyepelekan kasus pandemi Corona ini. Dia mengaku sudah berulangkali mengingatkan pemerintah untuk belajar dari negara lain guna menekan penyebaran Covid-19 ini dengan melakukan lockdown. (Baca juga: Positif Corona di Indonesia 227 Kasus, 19 Meninggal Dunia)
“Sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwa virus Corona yang berada di Indonesia ini akan seperti efek bola salju, yang bergulir dari kecil dan akan terus membesar, ini seperti fenomena gunung es. Pemerintah terlalu lambat sehingga sekarang sudah 19 orang yang meninggal karena positif Corona. Tolong Pak Presiden jangan anggap sepele virus Corona ini. “Segera ambil sikap lakukan lockdown karena virus ini terus membuat masyarakat khawatir dan bingung karena masih belum terdeteksi,” desak Putu saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini mengingatkan, bahwa di tengah gejolak virus Corona saat ini, pemerintah jangan hanya memikirkan keselamatan ekonomi dengan mengorbankan warganya. Menurutnya, jika lockdown terjadi masih banyak cara untuk menekan dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat.
“Salah satunya, saya mengusulkan agar pemerintah door to door memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Pemberian beras gratis kepada masyarakat saat masa lockdown nanti. Ini adalah solusi yang paling cepat dan tepat untuk membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Pemerintah jangan gengsi menggunakan program pro rakyat yang pernah digunakan era Pak SBY dulu, utamakanlah keselamatan rakyat,” tegasnya.
Namun demikian, anggota Komisi VI DPR ini mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menghentikan kunjungan kerja dan perjalanan dinas seluruh aparatur pemerintahan. Menurutnya, dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara) kepada masyarakat.
“Anggaran perjalanan dinas pemerintah harus dialihkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa kebutuhan pokok di beberapa wilayah yang terkena dampak pademi virus Corona, baik sembako, obat-obatan, masker, makanan bayi dan juga tentu popok bayi. Jadi pemerintah harus segera melakukan lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19 ini,” kata legislator asal Bali itu.
(cip)
