Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Penggunaan APBD untuk Penanganan Corona
Selasa, 17 Maret 2020 - 19:21 WIB
Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Penggunaan APBD untuk Penanganan Corona
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah terkait pencegahan penyebaran virus Corona. Salah satu arahan Tito dalam surat edaran tersebut adalah agar kepala daerah melakukan revisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya. Antara lain pengurangan biaya rapat/pertemuan dan perjalanan dinas, pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,” tulis Tito dalam surat edaran bernomor 440/2436/SJ. (Baca juga: Cegah Corona, Mendagri Minta Kepala Daerah Kurangi Perjalanan Dinas )
Dalam surat edaran tertanggal 17 Maret 2020 tersebut merupakan bagian dari optimalisasi penggunaan APBD untuk memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Sehingga anggaran daerah akan difokuskan untuk kebutuhan rumah sakit daerah, pengadaan masker, hand sanitizer, dan thermal gun yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Selain melalui revisi, Tito juga menuturkan bahwa daerah bisa menggunakan pos anggaran lain untuk penanganan virus Corona. “Pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Memanfaatkan uang kas yang tersedia,” ucapnya.
Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar beberapa anggaran ditahan terlebih dahulu. Mulai dari perjalanan dinas, rapat hingga pertemuan. “Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu agar ditahan lebih dahulu, dihold terlebih dahulu,” katanya.
Dia mengatakan telah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulayani untuk menahan anggaran tersebut. Dia menyebut setidaknya ada Rp40 triliun anggaran yang bisa dialihkan untuk hal lain.
“Ini ada kurang lebih Rp40-an triliun yang bisa segera dialihkan dengan program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, dengan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Dia meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju berani menahan anggaran-anggaran yang ada agar diarahkan untuk menolong masyarakat. Pasalnya, Indonesia ada pada kondisi yang berbeda dari biasanya.
“Oleh sebab itu yang paling penting menteri harus berani menghold anggaran-anggaran dari program-program yang ada, menekan dari program-program yang ada. Sehingga anggaran yang ada diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, menolong rakyat, buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro, usaha kecil,” paparnya.
“Revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya. Antara lain pengurangan biaya rapat/pertemuan dan perjalanan dinas, pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,” tulis Tito dalam surat edaran bernomor 440/2436/SJ. (Baca juga: Cegah Corona, Mendagri Minta Kepala Daerah Kurangi Perjalanan Dinas )
Dalam surat edaran tertanggal 17 Maret 2020 tersebut merupakan bagian dari optimalisasi penggunaan APBD untuk memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Sehingga anggaran daerah akan difokuskan untuk kebutuhan rumah sakit daerah, pengadaan masker, hand sanitizer, dan thermal gun yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Selain melalui revisi, Tito juga menuturkan bahwa daerah bisa menggunakan pos anggaran lain untuk penanganan virus Corona. “Pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Memanfaatkan uang kas yang tersedia,” ucapnya.
Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar beberapa anggaran ditahan terlebih dahulu. Mulai dari perjalanan dinas, rapat hingga pertemuan. “Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu agar ditahan lebih dahulu, dihold terlebih dahulu,” katanya.
Dia mengatakan telah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulayani untuk menahan anggaran tersebut. Dia menyebut setidaknya ada Rp40 triliun anggaran yang bisa dialihkan untuk hal lain.
“Ini ada kurang lebih Rp40-an triliun yang bisa segera dialihkan dengan program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, dengan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Dia meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju berani menahan anggaran-anggaran yang ada agar diarahkan untuk menolong masyarakat. Pasalnya, Indonesia ada pada kondisi yang berbeda dari biasanya.
“Oleh sebab itu yang paling penting menteri harus berani menghold anggaran-anggaran dari program-program yang ada, menekan dari program-program yang ada. Sehingga anggaran yang ada diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, menolong rakyat, buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro, usaha kecil,” paparnya.
(kri)
