DPR: Opsi Lockdown Harus Dikaji Matang, Meleset Bisa Picu Chaos

JAKARTA - Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan virus Corona (COVID-19)sebagai pandemi yang membutuhkan penanganan ekstra.

Banyak negara menetapkan protokol pengamanan bagi rakyatnya dengan membatasi kegiatan luar ruangan maupun arus keluar masuk barang dan manusia. Hal tersebut menimbulkan banyak komentar. Mulai akademisi hingga politikus Tanah Air angkat bicara mengenai opsi lockdown.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengatakan, lockdown hanya salah satu opsi saja dari penanganan sistematis pandemi Corona.

"Lockdown itu hanya salah satu opsi saja. Prinsipnya Pemerintah harus siapkan perangkat kebijakan yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat," ujarnya, Senin (16/3/2020).

Dia menyebutkan, lockdown harus didasarkan perhitungan matang dan melibatkan kerja kolektif pemerintahan.

"Kalau opsi lockdown diambil tentunya harus dikalkulasi matang. Akses keluar masuk suatu zona tertentu ditutup kan diasumsikan ketersediaan kebutuhan pokok cukup, faskes juga ready, listrik air dan kebutuhan dasar lainnya juga cukup. Kalau tidak tersedia, bukan lockdown itu namanya. Isolasi itu," tuturnya.

Menurut dia, jika suatu zona ditutup maka dampaknya akan berlapis-lapis. "Itu yang harus dipaham. Tidak bisa alasan mentah, terus minta suatu daerah lockdown gitu. Kalkulasinya meleset, yang ada jadi chaos (rusuh) ," tambahnya.

Mengenai banyaknya komentar yang meminta daerah terpapar Corona agar melakukan lockdown ditanggapi dengan santai oleh Selly Gantina.

"Saya melihat belum ada urgensi lockdown. Urgensi terpenting itu membangun kerja sama lintas pemangku kebijakan. Satgasnya Pemerintah dipegang BNPB, ada kementerian dan lembaga lain di bawahnya. Kerja sama dengan pemda yang baik. Jangan sampai ada overlap," tuturnya.

Menurut dia, semua pihak tidak boleh memunculkan kepanikan. Apalagi jika kepanikan disebabkan ketidakmampuan menghitung dan mempersiapkan teknis kebijakan.

"Masyarakat tahunya kebutuhan mereka aman, pemerintah siapkan. Ini Indonesia, bukan Gotham City. Kerja kolektif pemerintah insya Allah kuat. Enggak perlu ada yang jadi Batman," pungkasnya.