Bersama Berjibaku Melawan Korona

Kekhawatiran di dalam negeri kian meningkat seiring dengan perkembangan pandemi virus korona. Ini tak lepas dari jumlah korban positif terinfeksi Covid-19 yang terus meningkat. Bahkan, pada Sabtu (14/3), kabar mengejutkan datang dari Istana Negara yang mengumumkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terjangkit korona. Hingga kemarin jumlah warga yang terinfeksi di dalam negeri sudah mencapai 117 kasus.

Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terus bekerja keras menanggulangi penyebaran wabah ini di Tanah Air. Mengatasi penyebaran wabah korona tentu bukan pekerjaan ringan sehingga butuh kerja sama semua pihak. Inisiatif sejumlah pemerintah daerah untuk meliburkan siswa sekolah selama dua pekan ke depan langkah yang sangat tepat. Begitu pun dengan sejumlah kampus yang memutuskan meniadakan perkuliahan tatap muka. Kebijakan seperti ini bagian dari upaya untuk menekan potensi penyebaran virus yang lebih luas dan masif.

Di Jakarta sejumlah objek wisata telah ditutup sejak akhir pekan lalu yang tujuannya untuk menghindari berkumpulnya massa yang bisa mempermudah penularan korona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga DKI untuk berdiam diri di rumah dan hanya melakukan perjalanan jika ada keperluan yang sangat penting. Sejumlah instansi pemerintah dan swasta sejak kemarin juga mengeluarkan kebijakan yang meminta karyawannya untuk bekerja dari rumah.

Mengurangi aktivitas di luar rumah sangat penting saat ini demi meminimalkan potensi terjangkit korona. Karena itu masyarakat perlu mendukung dengan mematuhi imbauan yang disampaikan pemerintah. Kebijakan libur justru jangan disalahartikan sebagai kesempatan untuk berlibur atau berjalan-jalan karena itu justru akan memperbesar peluang terjadinya penularan. Kerja sama dari masyarakat saat ini sangat dibutuhkan mengingat tren pasien yang terjangkit korona di Tanah Air terus meningkat dari hari ke hari.

Harus disadari bersama bahwa wabah korona ini bisa menghadirkan bahaya lebih besar dari apa yang dibayangkan. Korona bukan sekadar perkara bagaimana rumah sakit mengisolasi mereka yang jadi suspect atau memantau dan mengawasi mereka yang berpotensi terjangkit virus ini. Lebih dari itu, ada bahaya yang harus bersama-sama dicegah, yakni ledakan jumlah pasien.

Jika ini terjadi, akan muncul masalah besar, terutama jika kapasitas rumah sakit (RS) yang ada tidak mampu menampung pasien yang membutuhkan penanganan. Beruntung pemerintah bekerja cepat menyiapkan RS rujukan di seluruh Tanah Air. Saat ini ada 132 RS pemerintah, ditambah 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS milik BUMN yang menjadi rujukan pasien korona. Ini diharapkan mampu melayani pasien yang butuh penanganan.

Namun apa yang dialami negara lain, misalnya China dan Italia, tetap patut menjadi pelajaran. Lonjakan penderita korona membuat negara ini sempat mengalami kerepotan. Hal yang sama tentu tidak kita inginkan terjadi di Indonesia. Karena itu, di saat pemerintah terus bekerja keras melakukan penanganan, masyarakat juga perlu mendukung dengan mematuhi imbauan, termasuk menghindari keramaian demi meminimalkan potensi penularan virus.

Hari-hari ke depan pemerintah masih akan terus berjibaku melakukan penanganan pandemi korona. Diharapkan koordinasi yang baik setelah pembentukan gugus tugas ini akan mampu lebih cepat mengatasi penyebaran wabah ini di Tanah Air.

Mulai kemarin muncul dorongan, baik ke pemerintah pusat maupun ke Pemprov DKI Jakarta, agar melakukan langkah ekstrem dalam menangkal penyebaran virus korona. Gubernur DKI Anies Baswedan diminta melakukan lockdown terhadap Jakarta. Lockdown adalah menghentikan aktivitas warga, baik keluar maupun masuk suatu wilayah.

Adapun pemerintah pusat diminta segera menetapkan kondisi darurat nasional, ini sejalan dengan masukan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Jika Presiden Jokowi nanti menetapkan kondisi darurat nasional, kemungkinannya Indonesia juga akan memberlakukan lockdown . Meski lockdown sudah diberlakukan sejumlah negara yang terjangkit korona, termasuk tetangga dekat Filipina, bagi kita ini tentu perlu pertimbangan sangat matang.

Untuk Jakarta misalnya, sebelum keputusan lockdown diambil, hal paling utama yang harus diperhitungkan adalah ketersediaan pasokan bahan pokok, khususnya pangan. Kesinambungan pasokan bahan pokok dari daerah ke Jakarta harus dijamin aman jika kebijakan tersebut diambil. Dampak krisis ekonomi yang berpotensi ditimbulkan juga harus dihitung.

Jakarta adalah sumbu perputaran ekonomi. Sebagian besar uang berputar di Ibu Kota. Namun jikapun pada akhirnya langkah ekstrem ini harus dipilih, semua pihak harus mendukungnya karena itu upaya terbaik untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman korona.